Jakarta – Istana Kepresidenan telah memberikan respons terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Penemuan dari Kejaksaan Agung mengungkap adanya manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Menanggapi situasi ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung langkah penegakan hukum yang diambil oleh pihak Kejaksaan.
Dalam keterangan videonya, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa tindakan penegakan hukum ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di berbagai sektor, termasuk di lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyatakan, "Pemerintah mendukung langkah penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan karena ini juga merupakan bagian yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi."
Sebagai langkah pemulihan, pemerintah juga memberikan dukungan kepada Pertamina dan seluruh anak usahanya untuk memperbaiki tata kelola perusahaan pasca terungkapnya skandal oplosan BBM. Hal ini dianggap penting agar Pertamina dapat beroperasi dengan lebih baik dan transparan, termasuk menjaga reputasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar di Indonesia. Hasan menambahkan bahwa Pertamina merupakan salah satu aset vital bangsa, dan oleh karena itu, langkah pembersihan harus segera dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas perusahaan.
Hasan Nasbi menyatakan, "Bagaimana pun, ini kan Pertamina aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan yang masuk jajaran Fortune 500." Ia menegaskan dukungan terhadap upaya bersih-bersih yang dilakukan Pertamina untuk menciptakan perusahaan yang lebih prudent, akuntabel, dan transparan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan akan menjadikan kasus oplosan BBM sebagai prioritas pemerintah. Ia berkomitmen untuk menegakkan aturan dalam sektor tata kelola minyak Indonesia dan menyatakan akan selalu membela kepentingan rakyat. Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan, "Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat."
Beberapa poin penting yang muncul dari pernyataan Istana mengenai kasus ini meliputi:
Dukungan Penegakan Hukum: Pemerintah mendukung semua langkah penegakan hukum untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di Pertamina.
Komitmen Bersih-Bersih BUMN: Langkah bersih-bersih di Pertamina merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola BUMN di Indonesia.
Pentingnya Pertamina: Pertamina sebagai aset strategis negara sangat penting untuk dikelola secara baik demi kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional.
- Komitmen Presiden Prabowo: Presiden berjanji akan memberantas korupsi, menekankan bahwa ini menjadi perhatian utama pemerintah.
Isu korupsi seperti ini menjadi sorotan penting bagi masyarakat, terutama menyangkut BUMN yang memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memperbaiki citra BUMN dan menjamin bahwa perusahaan tersebut beroperasi dengan akuntabilitas yang tinggi. Dalam konteks ini, perhatian dari pemerintah dan komitmen yang kuat untuk meningkatkan transparansi akan sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan terpercaya di Indonesia.
