Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan langkah signifikan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat anggaran negara dengan memangkas anggaran belanja yang tidak prioritas sebesar Rp 306,69 triliun. Pemangkasan ini terbagi menjadi dua kategori utama: Rp 256,1 triliun dari kementerian dan lembaga (K/L), serta Rp 50,59 triliun dari dana transfer ke daerah (TKD).
Keputusan tersebut berawal dari kunjungan Prabowo ke Kementerian Keuangan akhir tahun lalu, di mana ia meninjau proses penutupan buku APBN 2024. Dalam kunjungannya, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran yang tercermin dalam laporan anggaran yang akan dilaksanakan di tahun 2025. “Presiden melihat dokumen anggaran secara detail, dan selama ini juga menyampaikan bahwa APBN perlu dilihat dari segi efisiensi dan ketepatan sasaran,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 24 Januari 2025.
Kebijakan pengurangan anggaran ini ditujukan untuk memfokuskan alokasi dana pada program-program yang membawa manfaat langsung kepada masyarakat. Beberapa program prioritas yang diharapkan mendapatkan alokasi anggaran lebih banyak antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, perbaikan sektor kesehatan, dan langkah-langkah untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pos anggaran yang dirasa tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat akan dipangkas. Anggaran untuk kegiatan seremonial, acara halal bihalal, rapat, seminar, hingga pengeluaran untuk perjalanan dinas merupakan salah satu area yang akan disasar. “Perjalanan dinas ini yang sudah berkali-kali disampaikan, adalah area yang kita akan minta K/L untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi pemborosan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas. Selain itu, Sri Mulyani menekankan perlunya realokasi efisiensi anggaran untuk belanja yang lebih produktif dan menghasilkan devisa. “Kita ingin mendorong industrialisasi untuk hilirisasi,” imbuhnya.
Data pemangkasan anggaran ini sangat signifikan, mengingat besaran anggaran yang dipangkas mencakup hampir seluruh sektor K/L. Sri Mulyani percaya bahwa pemangkasan anggaran yang tidak prioritarkan ini akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. “Ini adalah fokus untuk memperbaiki kualitas belanja. Kita sebut itu better spending, quality of spending,” cetusnya.
Kemenkeu juga menilai bahwa dengan perbaikan kualitas belanja, APBN akan menjadi instrumen yang semakin vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan perubahan strategis dalam pengelolaan keuangan negara.
Kementerian Keuangan berharap langkah ini akan mendapatkan dukungan dari semua kementerian dan lembaga yang terlibat, agar pemangkasan anggaran dapat dilaksanakan dengan efektif. Komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ini menjadi kunci agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak maksimal terhadap masyarakat.
Dengan demikian, keputusan Prabowo untuk memangkas anggaran hingga Rp 306 triliun bukan sekadar langkah efisiensi, namun juga sebuah strategi untuk memastikan bahwa belanja negara lebih fokus pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sri Mulyani semakin optimis bahwa jika langkah ini dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin akan ada perbaikan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.
