Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahap kedua tahun 2025 mulai menjadi perhatian bagi masyarakat yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menyusul pencairan tahap pertama yang dilakukan pada Januari hingga Maret, pencairan tahap kedua yang mencakup bulan April, Mei, dan Juni diprediksi akan segera berlangsung. Meskipun jadwal resmi pencairan belum diumumkan, berbagai informasi terkait itu telah beredar.
Jadwal pencairan bansos PKH dan BPNT pada tahun ini mengikuti pola reguler, di mana bantuan disalurkan setiap tiga bulan. Proses pencairan sendiri biasanya dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari pemerintah pusat. Setelah SP2D dikeluarkan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan tidak serentak di seluruh daerah.
Untuk memastikan bantuan sosial dapat tepat sasaran, pemerintah telah melakukan perubahan signifikan dalam mekanisme penyaluran. Salah satu perubahan utama adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan sistem baru ini, pemerintah berharap agar data penerima bantuan dapat lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dari informasi yang beredar, terdapat kategori penerima yang diperkirakan akan menerima bantuan lebih cepat dalam tahap kedua. Kategori tersebut mencakup KPM yang memiliki data valid yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Penerima yang datanya telah tervalidasi dan masuk dalam daftar bayar di SP2D dengan status “SI” (Siap) diperkirakan menjadi prioritas. Kriteria ini penting karena kelengkapan data akan mempercepat proses verifikasi dan penyaluran.
Sebagai tambahan, para penerima manfaat diimbau untuk memantau perkembangan informasi dari pemerintah melalui situs resmi Kementerian Sosial, media sosial, maupun aplikasi Cek Bansos. Hal ini penting agar KPM dapat memastikan bahwa data pribadi mereka, termasuk nomor telepon dan rekening Keluarga Sejahtera (KKS), dalam kondisi aktif dan sesuai.
Dengan pelaksanaan mekanisme baru dan penggunaan basis data yang lebih efektif, pemerintah berharap bahwa program bantuan sosial ini dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam upaya reformasi sistem ini, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi tumpang tindih data dan meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan.
Saat masyarakat menantikan pencairan bansos tahap dua, harapan yang tinggi juga tersemat agar semua proses berjalan lancar dan semua KPM diharapkan dapat menerima bantuan tepat pada waktunya. Penggunaan data yang lebih terstruktur ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi penerima manfaat dan meningkatkan kesejahteraan mereka di tengah tantangan ekonomi yang ada. Pemerintah mengajak semua pihak untuk saling bekerja sama agar program bantuan sosial ini berhasil mencapai tujuannya.
