Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapannya untuk menindak tegas produsen yang terbukti menjual minyak goreng kemasan Minyakita dengan takaran yang tidak sesuai dan melakukan praktik penipuan dengan penggunaan label palsu. Pernyataan ini disampaikan setelah pelaksanaan inspeksi mendadak yang dilakukan di beberapa lokasi, termasuk pasar tradisional.
Dalam pernyataannya, Listyo mengungkapkan, "Kemarin kita turun ke tiga lokasi, saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan akan kita lakukan penegakan hukum," saat memberikan keterangan kepada wartawan di Auditorium Mutiara, Jakarta Selatan, pada Senin, 10 Maret 2025. Dalam inspeksi tersebut, polisi menemukan kemasan Minyakita berukuran 1 liter yang ternyata memiliki berat yang tidak sesuai dengan takaran yang tertera pada bungkusnya.
Fenomena ini menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi pihak kepolisian tetapi juga bagi masyarakat umum. Temuan ini mendorong penegak hukum untuk segera bertindak dan menegakkan keadilan bagi konsumen yang menjadi korban penipuan. "Kemudian ada juga yang menggunakan label Minyakita sebenarnya palsu, semuanya sedang kita proses," tambah Listyo, menunjukkan komitmen Polri untuk menyelidiki lebih dalam tentang praktik-praktik ini.
Penting untuk dicatat, bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mencatat adanya laporan serupa. Dalam sidak yang dilakukan di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ia menemukan kemasan minyak goreng Minyakita yang ternyata tidak sesuai dengan takaran. Lebih mengejutkan lagi, ada kemasan yang dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 15.700 per kemasan, di mana produk tersebut terpantau dijual dengan harga sebesar Rp 18.000.
Dengan situasi ini, akan menjadi sangat penting bagi semua pihak untuk memahami skema harga dan regulasi yang seharusnya dipatuhi oleh para produsen minyak goreng. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh pihak berwenang:
- Inspeksi Mendalam: Polri melaksanakan inspeksi mendalam di berbagai lokasi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi produsen yang melanggar aturan.
- Penanganan Hukum: Penegakan hukum akan dilakukan terhadap mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti memproduksi minyak goreng dengan takaran yang tidak tepat dan penggunaan label yang tidak sesuai.
- Kerja Sama Antar Instansi: Penyelidikan akan melibatkan sinergi antara Polri dan Kementerian Pertanian untuk menjamin tindakan yang komprehensif.
Kepala Bareskrim Polri juga menyebutkan bahwa hasil dari penyelidikan ini akan diumumkan lebih lanjut oleh Satgas Pangan. Ini menunjukkan langkah yang proaktif dari pemerintah dalam melindungi konsumen serta menjaga pasar agar tetap sehat dan adil.
Sementara itu, publik diharapkan menjadi lebih kritis dalam membeli produk kemasan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti minyak goreng. Pengawasan terhadap harga dan takaran produk menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen, dan konsumen.
Kesadaran akan pentingnya membeli produk yang sesuai dengan standar menjadi aspek vital bagi masyarakat. Selain itu, tindakan tegas dari pihak berwajib terhadap kasus-kasus pelanggaran ini diharapkan dapat mengurangi praktik curang di pasar. Sebagai akibat dari tindakan ini, diharapkan ke depan, pasar minyak goreng, khususnya produk Minyakita, dapat kembali memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen, tanpa adanya penipuan atau penyunatan takaran.
