Kasus tanda tanya kembali menghantui jajaran kepolisian di Indonesia setelah viralnya percakapan yang melibatkan AKP Aswar, Kasat Narkoba Polres Bone. Ia dicopot dari jabatannya setelah diduga meminta uang damai senilai Rp80 juta kepada keluarga pelaku pengedar narkoba. Kasus ini menambah panjang daftar isu penyalahgunaan wewenang di lingkungan Polri.
Kejadian ini terungkap pada Rabu, 13 Maret 2025, ketika tangkapan layar percakapan antara AKP Aswar dan keluarga tersangka beredar luas di media sosial. Dalam percakapan tersebut, Aswar diduga secara proaktif melakukan negosiasi dengan keluarga tersangka untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan imbalan uang. Permintaan awal yang disampaikan adalah sebesar Rp70 juta, namun setelah itu, Aswar meminta tambahan Rp10 juta sehingga totalnya menjadi Rp80 juta.
Wakapolres Bone, Kompol Antonius, menjelaskan bahwa akibat tersebarnya percakapan tersebut, pihak Polda Sulawesi Selatan segera menindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa AKP Aswar telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kasat Narkoba dan kini sedang diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel.
Sebelum mengajukan permohonan pencopotan, tidak ada tindakan yang diambil meskipun dugaan penyalahgunaan ini sudah ada. Namun, keputusan untuk memberhentikan Aswar diambil setelah percakapan tersebut menjadi viral, yang mengindikasikan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap integritas aparat penegak hukum.
“Bersangkutan dicopot dari jabatan Kasat Narkoba setelah percakapan beredar di medsos karena meminta uang total Rp80 juta kepada keluarga tersangka kasus narkoba,” ungkap Kompol Antonius.
Permintaan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya dugaan bahwa kasus narkoba yang melibatkan tersangka dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum resmi, jika saja uang tersebut disetujui. Situasi ini menciptakan gambaran buruk mengenai fungsi kepolisian sebagai penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan justru mengeksploitasi situasi.
Kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap anggota kepolisian. Beberapa langkah yang perlu diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan antara lain:
Peningkatan Pengawasan: Penting bagi instansi kepolisian untuk meningkatkan pengawasan terhadap anggota mereka, terutama yang memiliki wewenang besar seperti Kasat Narkoba.
Pelatihan dan Edukasi: Anggota kepolisian perlu diberikan pelatihan secara berkala mengenai etika profesi, sehingga mereka dapat memahami tanggung jawab yang diemban dan tidak terjebak dalam praktik yang merugikan.
Sanksi Tegas: Penegakan sanksi yang tegas kepada anggota yang melakukan pelanggaran etika, termasuk penyalahgunaan wewenang, agar memberikan efek jera bagi anggota lainnya.
Transparansi Dalam Proses Hukum: Proses hukum yang terbuka dan transparan akan mengurangi peluang adanya praktik yang merugikan masyarakat.
- Sistem Pelaporan: Memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan tindakan ilegal atau penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian dengan jaminan perlindungan.
Dengan diturunkannya AKP Aswar, jabatan Kasat Narkoba Polres Bone kini diisi oleh AKP Irwandi, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memperbaiki citra kepolisian di wilayah tersebut. Penegakan hukum yang adil dan tanpa intervensi uang damai sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa integritas dan etika adalah hal yang utama dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
