Google kembali menjadi sorotan dunia setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar kepada perusahaan teknologi raksasa ini atas praktik monopoli terkait sistem pembayaran Google Play Store. Ini bukanlah kali pertama Google dihadapkan pada masalah serupa, karena perusahaan tersebut telah berulang kali menghadapi tuntutan hukum dan denda di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang.
Kepala Majelis Komisi KPPU, Hilman Pujana, menyatakan bahwa Google telah menggunakan posisi dominan mereka untuk membatasi pasar dan memperlambat pengembangan teknologi. Dalam putusan tersebut, KPPU juga menginstruksikan Google untuk menghentikan kewajiban penggunaan sistem pembayaran Google Play Billing serta memberikan kesempatan bagi seluruh pengembang aplikasi untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) yang menawarkan insentif berupa pengurangan biaya layanan.
Ketika melihat lebih jauh, tumbuhnya angka tuntutan hukum terhadap Google adalah gambaran dari kekhawatiran global tentang penguasaan teknologi oleh beberapa perusahaan besar. Kasus ini mengingatkan kita pada berbagai penyelidikan dan denda yang telah dijatuhkan di negara lain:
Prancis (2021): Badan antimonopoli Prancis, Autorité de la concurrence, menuduh Google melakukan praktik tidak adil dalam iklan online. Dengan denda sebesar 220 juta euro, Google setuju untuk memperbaiki proses manajerial iklannya. Isabelle de Silva, pejabat tinggi di Prancis, bahkan menyebut tindakan Google sebagai "sangat serius" terkait dampaknya di pasar.
Jepang (2023): Komisi Perdagangan Adil Jepang (JFTC) memulai penyelidikan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli, mencermati cara Google mempengaruhi pembuat smartphone Android dengan mewajibkan mereka untuk memasang aplikasi tertentu dan membatasi penggunaan produk pesaing. Hal ini menggarisbawahi bagaimana tindakan perusahaan dapat membatasi kompetisi di pasar lokal.
- Amerika Serikat (2024): Dalam skenario terbaru, Departemen Kehakiman AS bersama sejumlah negara bagian mengusulkan perubahan besar terhadap Google, termasuk penjualan peramban Chrome, setelah terbukti melakukan praktik monopoli dalam pencarian daring. Putusan yang menyatakan bahwa Google secara ilegal menguasai sektor pencarian online mendorong perubahan drastis yang mungkin akan memengaruhi cara akses internet bagi pelanggan.
Tuduhan ini menempatkan Google di tengah perang antara inovasi dan regulasi. Pada tahun 2018, Uni Eropa menjatuhkan denda sebesar $4,12 miliar kepada Google karena pelanggaran yang sama, di mana total denda sejak tahun 2017 mencapai $8,6 miliar. Hal ini menegaskan bagaimana berbagai pemerintah di seluruh dunia mulai memperketat regulasi terhadap perusahaan teknologi besar demi menjaga persaingan yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen.
Di tingkat nasional, Indonesia dengan langkah proaktifnya melalui KPPU menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dominan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara maju. Banyak pihak berpendapat bahwa langkah ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan kepada pengembang aplikasi lokal dan konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil.
Dalam menghadapi serangkaian tantangan hukum ini, Google harus mampu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan operasionalnya. Meskipun mereka memiliki sumber daya dan infrastruktur yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi yang ketat bakal menjadi kunci untuk menjaga posisi mereka di pasar global yang semakin kompetitif.
Kasus-kasus hukum ini tidak hanya menggambarkan tantangan yang dihadapi raksasa teknologi seperti Google tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah di seluruh dunia mulai mengambil tindakan lebih tegas dalam mengatur perilaku perusahaan-perusahaan besar untuk memastikan ekosistem digital yang lebih fair. Komitmen ini penting, terutama ketika teknologi terus berperan krusial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
