Jakarta, Podme.id – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Hingga Februari 2025, pemerintah mencatatkan defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun defisit ini masih berada dalam batas aman menurut undang-undang, tantangan untuk mengendalikannya semakin mendesak, terutama di tengah berbagai kebutuhan pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Kebijakan fiskal menjadi salah satu strategi utama yang ditempuh untuk menghadapi permasalahan ini. Kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan utamanya adalah untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menjaga inflasi tetap terkendali.
Penting untuk memahami berbagai instrumen dalam kebijakan fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk menangani defisit APBN. Berikut adalah beberapa instrumen utama kebijakan fiskal:
Pembiayaan Fungsional (Functional Finance)
Instrumen ini berfokus pada pengelolaan anggaran berdasarkan dampaknya terhadap pendapatan nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, terutama dengan mendorong pengeluaran pemerintah di sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.- Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach)
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya mengelola anggaran secara efisien. Ini mencakup pengaturan utang dan perpajakan, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi. Pendekatan ini dirancang agar anggaran negara digunakan secara optimal tanpa menjebak perekonomian dalam utang berlebihan.
Kedua instrumen tersebut dapat mengoptimalkan pengeluaran dan pendapatan negara, yang diharapkan dapat mengurangi defisit APBN secara signifikan. Dalam menghadapi konteks ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan beragam faktor yang menyebabkan defisit, seperti penurunan pendapatan negara akibat kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Langkah lain yang dapat diambil adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga setiap rupiah anggaran dibelanjakan dengan cara yang efisien dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga bisa memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara, baik melalui perbaikan administrasi perpajakan maupun melakukan reformasi perpajakan yang lebih adil dan efektif.
Melalui kebijakan fiskal yang terencana dan terukur, diharapkan defisit APBN dapat ditekan, sementara pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pada akhirnya, keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Mengingat kompleksitas masalah defisit ini, sinergi antara berbagai kebijakan fiskal dan strategi pemulihan ekonomi lainnya pun menjadi krusial.Kebijakan yang diambil harus mampu merespons perkembangan ekonomi terkini serta sejalan dengan visi jangka panjang Indonesia menuju ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Untuk itu, partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta, sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan bersama ini.
