Pemerintah Indonesia terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru di seluruh nusantara melalui kebijakan terbaru mengenai Tunjangan Profesi Guru (TPG). Dalam langkah signifikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) mengumumkan perubahan penting dalam skema pencairan TPG untuk tahun 2025, yang kini akan menggunakan sistem transfer langsung ke rekening guru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan bahwa pencairan TPG untuk triwulan pertama tahun 2025 akan dipercepat. Hal ini bertujuan untuk membantu para guru dalam memenuhi kebutuhan hidup menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang direncanakan cair lebih awal pada bulan Maret 2025, berbarengan dengan Tunjangan Hari Raya (THR). Percepatan pencairan ini diyakini akan memberikan dampak positif, terutama pada saat menjelang hari-hari penting seperti Idul Fitri.
Keputusan untuk mempercepat pencairan TPG adalah bagian dari reformasi pengelolaan tunjangan guru yang diupayakan pemerintah bersama Kementerian Keuangan. Dengan sistem baru ini, diharapkan semua guru yang memenuhi syarat akan menerima tunjangan secara serentak tanpa adanya keterlambatan. Dengan data yang valid, hanya guru yang memenuhi kriteria yang berhak mendapatkan tunjangan. Menurut Menteri, pemerintah bertekad untuk memastikan kesejahteraan guru terpenuhi melalui pencairan tunjangan yang tepat waktu.
Dalam rencana ini, pemerintah juga menjamin bahwa pembayaran gaji bagi guru, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, serta THR, akan dilakukan sepuluh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Diperkirakan, pencairan gaji dan tunjangan ini akan berlangsung pada tanggal 20-21 Maret 2025.
Untuk bisa menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG), terdapat beberapa kriteria yang harus diikuti, terutama bagi guru yang berstatus ASN di sekolah negeri maupun swasta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:
1. Memiliki sertifikasi guru.
2. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
3. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG).
4. Aktif mengajar.
5. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP).
6. Memiliki rekening bank aktif.
Selain itu, ada syarat lainnya yang juga harus dipenuhi:
1. Memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) dari perguruan tinggi terakreditasi.
2. Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
3. Melakukan pembaharuan data melalui Dapodik.
4. Memenuhi syarat masa kerja sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
5. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan setempat sebagai penerima insentif.
Berkaitan dengan besaran tunjangan, TPG yang akan diterima oleh guru adalah sebesar Rp2.000.000 per bulan bagi non-ASN (termasuk guru swasta), di mana akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 5%. Dengan demikian, total nominal bersih yang akan masuk ke rekening guru mencapai Rp5.700.000. Yang lebih menarik, bagi calon penerima baru, tidak perlu membuka rekening bank khusus karena Kemdikdasmen akan menyediakan rekening tersebut, yang mana guru hanya perlu mendatangi bank untuk mengambil buku tabungan dan ATM.
Alur pencairan TPG sendiri juga telah ditetapkan dengan jelas. Berikut adalah langkah-langkahnya:
1. Data guru diinput ke dalam Dapodik.
2. Sinkronisasi data dilakukan dengan Aplikasi Sistem Manajemen Tunjangan (SIMTUN) oleh Dinas Pendidikan setempat.
3. Setelah sinkron, operator Dinas mengusulkan data guru melalui Aplikasi SIMTUN.
4. Ditjen GTK dan PG melakukan sinkronisasi data.
5. Puslabdik melakukan verifikasi dan validasi data.
6. Puslabdik menerbitkan SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi).
7. Puslabdik menyalurkan TPG ke rekening guru.
8. Guru menerima Tunjangan Profesi.
Melalui kebijakan terbaru ini, diharapkan kesejahteraan dan motivasi para pendidik dapat meningkat, sehingga mereka lebih berkontribusi dalam menciptakan generasi masa depan yang lebih baik. Keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan seluruh pihak terkait demi kemajuan pendidikan di Indonesia.
