Kementerian ATR/BPN Raih Apresiasi di Rapat Kerja Komisi II DPR RI

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil menarik perhatian dengan capaian kinerja yang mengesankan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/01/2025). Rapat ini menyoroti keberhasilan kementerian dalam menanggapi berbagai isu pertanahan di Indonesia, memberikan gambaran jelas tentang upaya yang dilakukan oleh kementerian dalam 100 hari kerja.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan apresiasi yang tinggi atas kinerja kementerian. Ia memuji paparan sembilan program 100 hari kerja yang disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam bentuk kemajuan dan hasil-hasil yang telah dicapai. "Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan Saudara Menteri," ujarnya.

Salah satu fokus utama dari rapat tersebut adalah berbagai langkah progresif yang telah diambil oleh Kementerian ATR/BPN. Berikut beberapa pencapaian yang mendapatkan sorotan khusus:

1. Penanganan Sertifikat Hak Guna Bangunan di Tangerang: Tindakan tegas kementerian dalam menyelesaikan persoalan sertifikasi di Kabupaten Tangerang menerima sambutan positif dari anggota DPR. Ini menunjukkan komitmen kementerian dalam memastikan kepastian hukum atas hak atas tanah bagi masyarakat.

2. Optimalisasi Reforma Agraria: Kementerian ATR/BPN berhasil menjalankan program reforma agraria dengan baik, yang diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap tanah.

3. Pemberantasan Mafia Tanah: Kementerian memperlihatkan upaya nyata dalam membasmi praktik mafia tanah, yang telah lama mengganggu kepastian hak atas tanah di Indonesia.

Anggota Komisi II, Heri Gunawan, juga memberikan perhatian ekstra terhadap pengelolaan anggaran tahun 2024 oleh Kementerian ATR/BPN. Ia mencatat bahwa realisasi anggaran mencapai Rp7,8 triliun dengan tingkat pencapaian sebesar 99,04 persen. Ini menandakan adanya optimasi dalam program-program yang dijalankan, serta kontribusi signifikan dalam redistribusi tanah.

Tak hanya itu, Heri juga menyoroti pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang keduanya telah berhasil melebihi target yang ditetapkan. “Kami mengapresiasi bahwa program-program ini bukan hanya sekadar mencapai target, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kementerian juga menuai pujian atas keputusan Menteri Nusron Wahid yang membatalkan beberapa alas hak bermasalah di kawasan pagar laut. Tindakan ini menunjukkan bahwa kementerian tidak segan mengambil langkah berani untuk menegakkan hukum yang adil.

Dalam menanggapi setumpuk pujian tersebut, Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa setiap jajaran Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus bekerja dengan transparansi. Ia menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada publik agar tidak ada isu yang menimbulkan keresahan. "Kami berkomitmen untuk menuntaskan semua permasalahan ini dengan transparan," ujar Menteri.

Sejalan dengan komitmen tersebut, hadir juga Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN yang turut mendukung rapat kerja ini. Semua Kepala Kantor Wilayah BPN provinsi se-Indonesia juga berpartisipasi secara daring, menunjukkan keseriusan kementerian dalam mendukung kebijakan pertanahan yang lebih baik.

Dengan beragam apresiasi yang diterima, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu terus meningkatkan kinerja dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebuah langkah positif yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi pertanahan di tanah air serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.