Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengambil langkah signifikan dalam upaya efisiensi anggaran dengan menghapus program pengelolaan air limbah dan persampahan. Langkah ini diambil menyusul pemotongan anggaran yang mencapai Rp 81,38 triliun. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan keputusan ini dalam rapat dengan Komisi V DPR pada Rabu, 12 Februari 2025. Kebijakan ini akan berdampak besar pada berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh Direktorat Cipta Karya.
Dody menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan dana dalam proyek-proyek yang lebih mendesak. Ia menambahkan bahwa pemotongan anggaran selaras dengan nilai efisiensi yang mencapai Rp 27,72 triliun, yang tentunya memengaruhi pencapaian target prioritas pembangunan infrastruktur.
Beberapa program yang dilaporkan terpaksa dihentikan meliputi:
Pembangunan dan peningkatan kapasitas: Proyek yang direncanakan untuk mencapai 40 liter per detik serta perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebanyak 863 sambungan rumah (SR) tidak akan dilanjutkan.
Program pengelolaan limbah dan persampahan: Penghentian juga mencakup pembangunan sistem pengelolaan limbah untuk 10.240 keluarga dan pembangunan fasilitas persampahan untuk 9.540 keluarga.
Proyek Sanimas: Semua kegiatan infrastruktur berupa proyek Sanimas di 1.400 lokasi dihentikan, begitu pula dengan LPK di 825 lokasi dan TPS3R di 100 lokasi.
- Pengembangan kawasan dan penataan: Proyek pengembangan kawasan seluas 118,5 hektare dan penataan kawasan pariwisata seluas 3 hektare juga ditunda, serta penundaan pembangunan sembilan unit gedung dan penataan 13 kawasan.
Dody menegaskan bahwa penghapusan sebagian besar program ini merupakan pendekatan strategis Kementerian PU untuk merespon kondisi keuangan yang ada. Ia menginformasikan bahwa penyusunan ulang dan penjadwalan ulang akan dilakukan terhadap proyek-proyek tahun jamak (MYC) yang telah terlanjur berjalan, bukan dihentikan secara total.
Program yang Tidak Terpengaruh:
Walaupun banyak proyek yang ditunda, proyek-proyek tahun jamak yang sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan, meski harus dilakukan penyesuaian jadwal. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian PU berusaha mempertahankan komitmennya untuk menyelesaikan proyek-proyek yang telah dimulai. Dody menjelaskan, “Semua proyek MYC untuk sementara waktu kami tunda, bukan dihentikan, tetapi direlaksasi agar tetap bisa berlanjut.”
Langkah penghapusan program pengelolaan limbah dan sampah ini tentunya mengundang berbagai reaksi. Beberapa pihak mengkhawatirkan dampak dari pengurangan program ini terhadap aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan limbah yang efektif dan prospek perbaikan infrastruktur persampahan sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan warga.
Sementara itu, Kementerian PU berkomitmen untuk terus mencari solusi guna menjaga efisiensi anggaran sambil memastikan proyek-proyek penting dapat tetap berlanjut. Namun, tantangan tetap ada mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus tumbuh di berbagai sektor.
Dengan langkah ini, pemerintah tampaknya berupaya untuk mengambil keputusan yang rasional dalam situasi keuangan yang terbatas, namun tantangan dalam memenuhi kebutuhan proyek infrastruktur yang berkelanjutan tetap menjadi perhatian. Dalam konteks ini, langkah efisiensi anggaran mungkin adalah langkah yang diperlukan untuk menciptakan landasan yang lebih kuat bagi program-program yang mendatang.
