Dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini menandatangani perjanjian kerja sama untuk membangun dapur dan fasilitas pendukung guna mendukung program makan bergizi gratis. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah konkret dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pelaksanaan program penting ini di berbagai daerah.
“Kesepakatan dan perjanjian ini juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2025.
Program ini berfokus pada pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjamin pasokan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berisiko mengalami kekurangan gizi. Berdasarkan survei, ada 51 lahan milik Kementerian PU yang digunakan sebagai sekolah di Yayasan Pendidikan Putra di seluruh Indonesia. Dari total tersebut, sembilan lokasi telah terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Lokasi-lokasi tersebut adalah Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Sebagai langkah awal, pembangunan dapur dan fasilitas pendukung lainnya akan dilakukan di tiga lokasi sebagai proyek percontohan, yaitu di Kebumen (Jawa Tengah), Banjar (Jawa Barat), dan Pasir Putih (Jambi). Dody menyampaikan, “Pada tahap awal ini, pembangunan akan dilaksanakan di tiga lokasi sebagai pilot project.”
Dukungan untuk pembangunan infrastruktur dapur SPPG pertama ini akan berasal dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), yaitu PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Biaya pembangunan untuk setiap unit dapur SPPG diperkirakan sekitar Rp4,5 miliar. Infrastruktur yang akan dibangun mencakup dapur itu sendiri, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, instalasi pengolah air limbah (IPAL), serta peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi makanan.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar-Lembaga, Triono Junoasmono, menjelaskan bahwa setelah proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. “Direncanakan pembangunan dapur SPPG akan berlangsung selama kurang lebih empat bulan. Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan Kementerian PU terhadap program makan bergizi gratis. “Inisiasi yang telah dilakukan Kementerian PU dalam mendukung program ini sejalan dengan visi Indonesia 2045 guna menciptakan generasi emas,” ungkap Dadan.
Dengan memperkenalkan inisiatif ini, diharapkan tingkat gizi masyarakat dapat membaik, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani. Program ini diharapkan akan menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat, dan realisasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun ini telah menembus Rp710,5 miliar.
Berdasarkan data yang tersedia, inisiatif pemerintah ini menjadi bagian dari komitmen yang lebih luas untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih. Pembangunan dapur SPPG di berbagai wilayah diharapkan dapat menjadi solusi untuk memastikan setiap masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang sehat dan berkualitas.
