Kenaikan harga pangan yang terjadi menjelang Ramadan kembali menjadi sorotan, dengan banyak pihak menilai bahwa pemerintah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Tahun ini, ada indikasi bahwa harga bahan pokok sudah mulai melonjak menjelang bulan suci tersebut. Hal ini mengundang komentar kritis dari berbagai kalangan, termasuk ekonom dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia, Eliza Mardian.
“Hampir setiap Ramadan, harga pangan itu naik. Ketika Ramadan, permintaan akan bahan pokok meningkat, sementara dari sisi supply relatif tetap, sehingga harga terkerek. Mengapa ini selalu berulang, seolah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya?” jelas Eliza. Kenaikan harga ini dinilai dipicu oleh beberapa faktor utama yang perlu dicermati oleh pemerintah.
Pertama, kendali stok bahan pokok sebagian besar berada di tangan swasta. Data terkait stok pangan yang dikelola oleh pihak swasta sulit diakses oleh pemerintah. Hal ini membuat pengambil keputusan kesulitan dalam mengendalikan harga. Sebagian besar intervensi yang dilakukan pemerintah saat ini hanya sebatas menyediakan alternatif pembelian bahan pokok murah melalui operasi pasar, yang sayangnya tidak dapat menjangkau semua daerah.
Kedua, keberadaan sistem data yang mendukung pengawasan stok dan distribusi pangan masih jauh dari harapan. “Begini lah jika kita belum memiliki dashboard supply demand real time. Mestinya ada data petani, menanam apa, berapa produksinya di daerah mana,” ungkap Eliza. Tanpa data yang jelas, pemerintah kesulitan dalam merencanakan langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk menjaga stabilitas harga, terutama saat permintaan meningkat selama bulan Ramadan.
Ketiga, Eliza mengusulkan solusi jangka pendek yang dapat diambil pemerintah, yaitu menyerap produk dari para petani secara langsung. Dengan memberikan fokus kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah dapat mempermudah akses petani untuk menjual hasil panen mereka tanpa melalui pihak ketiga seperti tengkulak. Hal ini penting agar harga yang diterima petani wajar dan konsumen tidak terbebani oleh harga yang tinggi.
Beberapa langkah yang disarankan untuk mengatasi masalah ini antara lain:
Optimalisasi BUMDes: Memberdayakan BUMDes sebagai tempat penjualan hasil pertanian dengan basis data komoditas yang real-time.
Penggunaan Dana Desa: Mengalokasikan Dana Desa untuk membeli produk petani daripada hanya untuk pembangunan infrastruktur.
Peningkatan Akses Data: Melaksanakan pengumpulan data tentang produksi pertanian secara menyeluruh sehingga pemerintah memiliki informasi yang akurat.
- Pengawasan Harga: Meningkatkan pengawasan terhadap harga pangan agar tercapai harga yang adil di pasar.
Data juga menunjukkan bahwa harga-harga bahan pangan tertentu, seperti beras dan cabai, sudah mengalami kenaikan signifikan. Misalnya, harga rata-rata nasional beras premium mencapai Rp15.524 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.900. Begitu pula, cabai rawit merah mencatatkan harga rata-rata Rp78.447 per kilogram, jauh melebihi acuan yang seharusnya.
Fenomena ini menunjukkan adanya asimetri informasi dan oligopoli di pasar komoditas pangan di Indonesia, di mana segelintir pelaku usaha mengendalikan rantai pasokan. Seiring dengan meningkatnya permintaan menjelang Ramadan, kekhawatiran akan manipulasi harga semakin besar.
Melihat data dan analisis tersebut, diperlukan langkah strategis dari pemerintah untuk menangani masalah harga pangan ini secara efektif. Sementara itu, masyarakat berharap adanya tindakan nyata untuk menjaga stabilitas harga, sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau selama bulan suci yang penuh berkah. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pemerintah dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi pangan.
