Hubungan pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok terus menjadi topik perdebatan di kalangan para pakar dan pembuat kebijakan. Meskipun kedua negara telah menjalin kerja sama di berbagai bidang, hingga kini, masalah pertahanan tetap menjadi tantangan yang dihadapi dalam memperkuat hubungan bilateral. Beberapa pemangku kepentingan menilai bahwa kolaborasi ini dapat memberikan peluang strategis bagi Indonesia, sementara yang lain khawatir akan potensi ancaman yang mungkin timbul.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave A. F. Laksono, menyatakan, "Kerja sama pertahanan masih menjadi aspek yang paling lemah dalam hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok." Menurutnya, meskipun kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diterima dengan baik, namun situasi berbeda ketika menyangkut isu pertahanan.
Terdapat beberapa kendala penting yang memicu masalah dalam kerja sama pertahanan ini. Berikut adalah sejumlah poin yang menjadi hambatan:
Sikap konfrontatif Tiongkok: Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan (LTS) semakin meningkat, di mana Indonesia harus menanggapi tindakan kapal-kapal ikan ilegal Tiongkok dan keberadaan sub-marine drone di wilayah tersebut. Situasi ini bahkan telah menyebabkan Indonesia menghentikan latihan militer "Sharp Knife" dengan Tiongkok pada tahun 2015.
Perbedaan sumber Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam): Banyak peralatan pertahanan Indonesia berasal dari negara-negara Barat yang berafiliasi dengan NATO. Hal ini bertentangan dengan posisi Tiongkok dan Rusia yang cenderung anti terhadap aliansi tersebut, sehingga menciptakan kesulitan dalam kerja sama.
- Persepsi historis: Sejarah hubungan Indonesia dan Tiongkok terkadang mempengaruhi sudut pandang masyarakat dan pembuat kebijakan di Indonesia, yang dapat membatasi kemungkinan kerja sama yang lebih erat dalam bidang pertahanan.
Dalam konteks ini, Dave A. F. Laksono menambahkan beberapa potensi risiko yang harus dihadapi jika kerja sama pertahanan dengan Tiongkok dilanjutkan. Risiko tersebut meliputi:
Ketegangan dengan negara-negara Barat: Kerja sama yang lebih erat dengan Tiongkok dapat memicu kecurigaan dan ketegangan dengan negara-negara barat yang memandang Tiongkok sebagai ancaman strategis.
Pengaruh terhadap kebijakan strategis Indonesia: Meskipun belum terjadi, ada kekhawatiran bahwa Tiongkok mungkin mencoba untuk mempengaruhi kebijakan strategis Indonesia, terutama terkait wilayah yang diklaim oleh Tiongkok.
- Asimetri keuntungan: Terdapat anggapan bahwa Tiongkok mungkin akan mengambil keuntungan lebih besar daripada Indonesia dalam kerja sama ini, baik dalam aspek ekonomi maupun militer. Salah satu contohnya adalah potensi ancaman terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), khususnya di sekitar Sulawesi.
Kekhawatiran lainnya mencakup ketergantungan Indonesia terhadap teknologi Tiongkok, meskipun dalam hal ini, Dave menekankan bahwa ketergantungan ini tidak hanya muncul dari Tiongkok tetapi juga dari negara-negara lain.
Direktur Eksekutif Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Curie Maharani, menambahkan, "Ada peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan transfer teknologi dari Tiongkok, meskipun hingga kini hal tersebut belum terwujud." Ia juga menyoroti risiko ketergantungan ekonomi dan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah yang diklaim oleh Tiongkok.
Untuk menghadapi tantangan ini, sejumlah langkah strategis diusulkan, termasuk:
Memperkuat diplomasi multilateral: Melibatkan berbagai negara dalam forum internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara, untuk menciptakan suasana kerja sama yang lebih baik.
Menjaga transparansi dalam kerja sama: Hal ini dapat membantu mengurangi kekhawatiran pihak ketiga tentang niat dan tujuan dari kerja sama yang dijalin oleh Indonesia dan Tiongkok.
- Meningkatkan kemandirian ekonomi: Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada satu negara dalam hal pasokan teknologi dan peralatan pertahanan.
Meskipun kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok menghadapi berbagai tantangan, langkah-langkah strategis yang bijaksana dapat membantu Indonesia dalam menjaga keseimbangan hubungan bilateral dengan berbagai negara serta memperkuat daya tahan pertahanan nasional. Dengan memahami dan menangani potensi risiko, Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan nasional yang lebih luas.
