Jakarta, Podme.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengambil langkah tegas dengan menangkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penangkapan ini terjadi pada Sabtu, 12 April 2025, dan menandai sebuah momen penting dalam usaha memberantas korupsi di lembaga peradilan Indonesia.
Latar belakang kasus ini berawal dari penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung terkait dugaan adanya praktik suap yang melibatkan sejumlah pegawai di sistem peradilan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa selain MAN, terdapat pula sejumlah pihak lain yang ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka. Ini mencakup WG, panitera muda perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dua orang advokat yang dikenal dengan inisial MS dan AR.
Abdul Qohar menegaskan bahwa penangkapan ini bukanlah hal sepele. Kejagung menemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya suap dan gratifikasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kami memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka,” ungkap Qohar dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kejagung.
Dalam operasi ini, penyidik menemukan sejumlah uang di kediaman MAN, yang diduga merupakan bagian dari suap terkait penanganan perkara. Kejagung berhasil mengidentifikasi empat orang yang terlibat dan melibatkan unsur hakim serta pengacara. Berikut adalah daftar para tersangka dalam kasus suap di PN Jakarta Pusat:
1. WG – Panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara
2. MS – Pengacara
3. AR – Pengacara
4. MAN – Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Penangkapan ini menjadi sorotan tajam bagi masyarakat, mengingat posisi penting yang diemban oleh MAN sebagai ketua pengadilan. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kini tengah berada di bawah radar dalam skandal ini. Tindakan tegas Kejagung ini diharapkan dapat memberikan sinyal bahwa praktik suap di dunia peradilan tidak akan ditolerir.
Kejagung juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Qohar mengingatkan bahwa peradilan yang bersih dari praktik korupsi adalah fondasi utama bagi penegakan hukum yang adil.
Ketika ditanya mengenai langkah selanjutnya, Qohar mengatakan bahwa penyidik akan terus melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dari pihak-pihak yang diduga terlibat. “Kami akan menelusuri lebih dalam agar tidak ada yang lolos dari jeratan hukum,” tegasnya. Untuk itu, Kejagung juga mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan jika menemukan indikasi korupsi di lembaga peradilan.
Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak, terutama petugas peradilan, untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Kejagung berharap insiden ini akan menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk kembali kepada prinsip dasar penegakan hukum dan menjauhkan diri dari praktik-praktik korup yang merusak sistem hukum.
Terdapat harapan agar kasus ini tidak hanya menjadi akhir bagi pelaku tindak pidana suap, tetapi juga mendorong penegakan hukum yang lebih kuat dan berkualitas di masa depan. Dengan langkah-langkah yang serius dalam memberantas korupsi, diharapkan Indonesia dapat menuju ke arah sistem peradilan yang lebih bersih dan terpercaya.
