Jakarta, Podme.id – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghadapi tantangan besar akibat pemangkasan anggaran untuk tahun 2025, yang mencapai Rp 396,499 miliar. Menurut Sekretaris Umum KLH, Rosa Vivien Ratnawati, anggaran yang tersisa untuk kementerian ini adalah Rp 1,079 triliun. Pemangkasan ini membuat kementerian harus merombak berbagai rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya.
Rosa mengungkapkan bahwa meskipun mengalami efisiensi anggaran, KLH tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program prioritasnya. Ia menegaskan bahwa kementerian memiliki sumber pemasukan lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program tersebut. “Kami tetap maju terus walaupun ada efisiensi, jadi tidak masalah,” ujar Rosa pada sebuah jumpa pers.
Salah satu dampak signifikan dari pemangkasan anggaran ini adalah berkurangnya kegiatan perjalanan dinas dan berbagai agenda rapat. Rosa menjelaskan bahwa efisiensi ini paling banyak memengaruhi perjalanan dinas, rapat, dan seminar. “Oleh karena itu, kami akan mengurangi hal-hal tersebut dan lebih banyak mengadakan pertemuan secara online,” tambahnya.
Pemangkasan anggaran yang dialami KLH merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghemat anggaran secara keseluruhan. Kebijakan ini diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu cara untuk mendukung program-program prioritas yang dicanangkan selama kampanye Pilpres 2024. Dalam kebijakan ini, pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp 306,69 triliun dari APBN 2025, termasuk pengurangan belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun serta pemangkasan dana transfer ke daerah yang mencapai Rp 50,59 triliun.
Kebijakan efisiensi ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan lebih efisien.
Dengan berkurangnya program perjalanan dinas dan rapat, diharapkan kementerian dapat fokus pada hal-hal yang lebih strategis dan urgent. Secara keseluruhan, efisiensi anggaran memberikan peluang bagi KLH untuk menggali ide-ide baru dalam pelaksanaan program tanpa harus memaksakan anggaran yang terbatas.
Kondisi ini memaksa KLH dan kementerian lain untuk berinovasi dalam cara mereka melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi informasi untuk pertemuan virtual menjadi semakin penting. Kementerian diharapkan dapat memanfaatkan platform online untuk menjaga komunikasi dan kolaborasi di antara pegawai, maupun dengan pihak luar.
Berdasarkan data yang ada, pemangkasan anggaran tidak hanya berdampak pada KLH, tetapi juga pada kementerian lain yang juga terpengaruh oleh kebijakan efisiensi belanja negara. Setiap kementerian diminta untuk beradaptasi dengan situasi ini, dan pencapaian program tetap menjadi prioritas meskipun dalam situasi anggaran yang ketat.
Dengan era baru yang memerlukan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan, KLH berupaya melakukan berbagai penyesuaian internal untuk memastikan bahwa program kerjanya tetap dapat dilaksanakan dengan optimal. Seiring dengan berkurangnya perjalanan dinas, fokus utama kini adalah pada pencapaian hasil yang nyata dari program-program lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
