Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengingatkan bahwa PT Pertamina (Persero) kini terjebak dalam permasalahan korupsi yang serius, yang merugikan keuangan negara dan mengancam hak rakyat. Dalam sebuah pernyataan, Haris menegaskan perlunya tindakan cepat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan pemeriksaan terhadap para direktur di Pertamina yang diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kasus ini mencakup periode 2018 hingga 2023, dan Haris menganggap bahwa langkah hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menyelamatkan BUMN yang berperan strategis ini.
Haris menyoroti pentingnya menjaga integritas Pertamina, yang selama ini sering menjadi “sapi perahan” oleh segelintir mafia migas. Ia mengklaim bahwa korupsi yang marak di tubuh Pertamina telah menciptakan situasi di mana keuntungan pribadi dan kelompok elit lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan publik. “Jika praktik busuk ini tidak segera diberantas, maka Pertamina akan terus menjadi lahan bancakan bagi perampok berkedok pejabat,” kata Haris.
Untuk itu, Haris mendesak Kejagung agar segera memanggil Alfian Nasution, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga untuk menjelaskan peran serta tanggung jawabnya dalam skandal yang melibatkan Pertamina. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada perlindungan bagi individu mana pun yang terlibat dalam praktik korupsi ini. “Kejagung harus bertindak tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Tindakan yang diambil oleh Kejagung dalam penyelidikan ini sangat berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Haris menegaskan bahwa ini merupakan ujian nyata bagi komitmen lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi. Ia mengingatkan pentingnya profesionalisme dan independensi selama proses penyidikan. “Rakyat menunggu keadilan, jangan biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan dalam konteks meningkatnya kesadaran publik akan praktik korupsi di sektor energi, khususnya yang melibatkan BUMN strategis. Pertamina, sebagai perusahaan negara, memiliki peran kunci dalam memenuhi kebutuhan energi nasional dan dampak dari praktik penyimpangan ini bukan hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat luas.
Kasus yang sedang disoroti ini mengundang perhatian lebih besar terhadap tata kelola perusahaan dan transparansi dalam operasional Pertamina. Berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, juga mulai bersuara mendukung langkah-langkah hukum untuk membersihkan Pertamina dari pengaruh para mafia migas. Dalam pandangan mereka, langkah ini tidak hanya penting untuk mengembalikan integritas perusahaan, tetapi juga untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar di masa depan.
Situasi ini menuntut kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum, untuk menjaga agar sektor migas tetap bersih dan transparan. Dalam kerangka ini, Haris menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk mendorong aksi tegas dalam memberantas korupsi. Dengan dukungan publik, diharapkan upaya untuk menyelamatkan Pertamina bisa terwujud, sehingga perusahaan ini dapat kembali memfokuskan diri pada misi utamanya: memberikan manfaat bagi rakyat dan negara.
Dari sudut pandang ekonomi, keberadaan mafia migas di dalam Pertamina menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu stabilitas sektor energi, yang pada gilirannya akan berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembersihan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi industri migas Indonesia.
