Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, mengumumkan bahwa pekan depan, pihaknya akan mengadakan rapat dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membahas insiden penembakan yang menimpa lima pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Peristiwa tragis ini mengakibatkan satu orang PMI tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.
Budisatrio menegaskan bahwa Kemenlu sedang menangani situasi ini dengan serius. “Kami sekarang sedang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kerja-kerjanya. Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan pernyataan dan nota diplomatik. Kita tunggu hasilnya,” ujar Budisatrio saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Peristiwa penembakan terjadi pada beberapa hari yang lalu dan merupakan tindakan yang sangat disayangkan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sedang menelusuri identitas kelima PMI yang menjadi korban. Menurut Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, tidak satupun dari mereka yang membawa identitas atau data pribadi saat terjadi insiden ini. “Kebetulan tidak membawa identitas, sehingga data (pribadi) tidak ada. Tapi kami sedang melakukan penelusuran dengan dibantu atase polisi untuk mengetahui asal darimana, lalu siapa keluarganya, namanya, bekerja di mana,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan, dari lima PMI tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara satu lainnya dalam kondisi kritis dan tiga korban lainnya mengalami luka-luka. Christina mengecam aksi penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dan mendesak pemerintah Malaysia untuk melakukan investigasi mendalam terkait insiden ini.
“Pemerintah P2MI mendesak Pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas peristiwa ini, dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas Patroli APMM jika terbukti melakukan tindakan kekuatan berlebihan,” kata Christina. Desakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya di luar negeri.
Rapat antara Komisi I DPR dan Kemenlu diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menjaga keselamatan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam konteks ini, beberapa poin penting yang menjadi perhatian adalah:
1. Pentingnya Koordinasi: Rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi antara berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi PMI di luar negeri, termasuk komunikasi dengan pemerintah Malaysia.
2. Perlindungan Pekerja Migran: Diskusi juga akan mencakup upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak dan keselamatan PMI, serta meningkatkan kesadaran mengenai risiko yang dihadapi oleh pekerja migran.
3. Penegakan Hukum: Pemerintah Indonesia mengharapkan penegakan hukum yang adil dan transparan di Malaysia agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
4. Dukungan Keluarga Korban: Kemenlu dan P2MI berupaya memberikan dukungan kepada keluarga korban baik secara materi maupun psikologis.
5. Tindakan Diplomatik: Melalui nota diplomatik yang sudah disampaikan, diharapkan ada respons cepat dari pihak Malaysia untuk menangani insiden tersebut.
Keputusan untuk mengadakan rapat dengan Kemenlu menunjukkan kepedulian Komisi I DPR terhadap nasib PMI yang sering menghadapi risiko tinggi di negara penempatan mereka. Diharapkan, hasil dari rapat ini tidak hanya akan memberikan solusi untuk penanganan kasus ini, tetapi juga dapat memperbaiki sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia secara menyeluruh. Pihak terkait akan terus memantau perkembangan dari kasus ini dan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang berwenang di Malaysia untuk memastikan justice bagi para korban dan keluarganya.
