Jakarta mencatat jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang signifikan sepanjang tahun 2024, dengan total korban mencapai 77.965 orang. Data ini dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui platform Satudata Kemnaker. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang cukup mencolok dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sepanjang tahun 2023, jumlah PHK tercatat sebanyak 64.855 orang.
Berdasarkan laporan tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak, mencapai 17.085 orang atau setara dengan 21,91% dari total korban PHK di Indonesia. Angka ini mengindikasikan bahwa Jakarta mengalami kesulitan yang lebih besar dalam hal ketenagakerjaan dibandingkan dengan provinsi lainnya. Selanjutnya, Jawa Tengah menempati posisi kedua di mana tercatat 13.130 orang ter-PHK, diikuti oleh Banten dengan 13.042 orang, Jawa Barat sebanyak 10.661 orang, dan Jawa Timur dengan 5.327 orang.
Data tersebut menunjukkan dominasi daerah Pulau Jawa dalam hal angka PHK, mencakup lebih dari separuh total korban di Indonesia. Berikut adalah daftar lengkap lima provinsi dengan jumlah PHK terbanyak:
1. DKI Jakarta: 17.085 orang
2. Jawa Tengah: 13.130 orang
3. Banten: 13.042 orang
4. Jawa Barat: 10.661 orang
5. Jawa Timur: 5.327 orang
Peningkatan angka PHK ini menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Dalam periode yang sama, kondisi perekonomian di Indonesia menghadapi tantangan berat. Banyak perusahaan menghadapi kesulitan yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja. Beberapa sektor, seperti manufaktur dan perdagangan, terpaksa memangkas jumlah pekerja mereka untuk bertahan dalam kondisi ini.
Dalam kesempatan lain, Kemnaker mengungkapkan bahwa perbandingan dari data tahun ke tahun menunjukkan tren yang mencemaskan. “Ketidakpastian ekonomi global dan tekanan biaya yang meningkat telah berkontribusi pada tingginya angka PHK ini,” kata salah satu pejabat dari Kemnaker. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah harus mempercepat langkah-langkah untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada pekerja yang terkena PHK agar dapat beralih ke sektor lain yang membutuhkan tenaga kerja.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia juga menunjukkan trend yang tidak menggembirakan dengan potensi meningkatnya jumlah kasus serupa jika situasi tidak ditangani dengan baik. Terlebih, sektor yang paling terkena dampak adalah sektor-sektor yang sebelumnya dianggap stabil. Pekerja di industri kreatif dan teknologi juga tidak lepas dari dampak ini.
Melihat fenomena ini, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa beradaptasi dengan perubahan pasar kerja adalah kunci untuk menghadapi situasi yang sulit. Pelatihan keterampilan dan peningkatan kualifikasi sangat diperlukan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih baik di masa depan.
Kondisi seperti ini menuntut pihak terkait untuk saling bersinergi dalam mencari solusi. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan peluang baru dan menyediakan pendampingan bagi tenaga kerja yang terdampak pelaksanaan PHK.
Sebagai penutup, angka PHK yang mencapai hampir 78 ribu di tahun 2024 jelas menunjukkan kebutuhan mendesak akan upaya untuk memperbaiki situasi pasar kerja Indonesia. Strategi yang tepat dan tindakan nyata diperlukan untuk mengatasi dampak negatifnya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
