Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi klarifikasi terkait tudingan bahwa mereka terburu-buru melimpahkan berkas perkara Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dari tahap penyidikan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan bahwa proses tersebut telah berjalan sesuai dengan timeline yang direncanakan.
Dalam penjelasannya yang disampaikan kepada wartawan pada 6 Maret 2025, Tessa menegaskan bahwa KPK tidak terburu-buru dalam merampungkan berkas perkara Hasto. Tessa mempertanyakan apa yang menjadi indikator yang mendasari tudingan tersebut. "Kalau dari KPK sendiri, dalam hal ini penyidik, pelaksanaan proses penyidikannya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan," ungkapnya.
Tessa juga menanggapi isu bahwa jika KPK memang ingin mempercepat proses penyidikan, mereka seharusnya bisa melakukannya dalam pengajuan gugatan praperadilan Hasto yang pertama. Dalam hal ini, praperadilan tersebut berlangsung normal hingga menghasilkan putusan dari majelis hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Proses hukum ini kembali mengemuka di tengah masyarakat, apalagi Hasto adalah salah satu figur publik dan tokoh politik yang sangat diperhatikan. Tuduhan tentang kecepatan proses hukum ini, menurut beberapa pihak, mencerminkan ketidakpuasan terhadap cara KPK menangani kasus-kasus besar berhubungan dengan politisi.
Penting untuk dicatat bahwa KPK memang memiliki prosedur dan jadwal terkait penanganan setiap kasus. Tessa menegaskan bahwa kecepatan penyidikan bukanlah tanpa alasan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan tersebut, antara lain:
- Kompleksitas Kasus: Tingkat kesulitan dan kompleksitas perkara selalu menjadi pertimbangan dalam menentukan timeline.
- Ketersediaan Bukti: Proses pengumpulan data dan bukti dari berbagai sumber bisa mempengaruhi tempo.
- Kerjasama Pihak-Pihak Terkait: KPK juga perlu berkoordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga lain dalam berkas perkara.
- Strategi Hukum: Setiap langkah mengambil keputusan dalam proses hukum harus melalui pertimbangan yang matang dan taktis.
Hasto Kristiyanto, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, juga sudah menyatakan komitmennya untuk kooperatif dalam proses hukum ini. Dia menjelaskan bahwa sebagai warga negara yang baik, dia siap untuk mempertanggungjawabkan setiap langkah tindakan dan keputusan yang diambil.
Masyarakat dan pengamat hukum kini menanti langkah berikutnya dari KPK setelah berkas perkara Hasto dilimpahkan ke JPU. KPK berharap proses hukum yang berlangsung akan transparan dan adil. Dalam hal ini, publik juga diharapkan untuk memberikan dukungan, bukan hanya sekadar komentar atau tuduhan, demi tercapainya keadilan.
Sebagai lembaga penegak hukum, KPK memiliki tantangan besar untuk menjaga kepercayaan publik. Keberadaan pengawasan yang ketat dari media dan masyarakat menjadi faktor penting agar proses hukum tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di Indonesia. Seiring dengan berjalannya proses ini, semua mata kini tertuju pada KPK untuk membuktikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas masih menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan perkara yang mereka lakukan.
