Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru saja menjatuhkan denda sebesar Rp3 miliar kepada PT Maruka Indonesia setelah terbukti bersekongkol untuk mendapatkan rahasia perusahaan dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Putusan tersebut dikeluarkan dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2024 yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai persekongkolan dalam dunia usaha. Pembacaan putusan dilakukan oleh Majelis Komisi yang dipimpin oleh Anggota KPPU, Eugenia Mardanugraha, pada tanggal 25 Februari 2025.
Dugaan persekongkolan ini diungkapkan setelah adanya laporan dari PT CKI, selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mesin industri dan manufaktur. Dalam laporannya, PT CKI menyebutkan tiga terlapor, yaitu PT Maruka Indonesia, Sdr. Hiroo Yoshida, dan PT Unique Solution Indonesia. PT Maruka dan PT Unique adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Jepang, sedangkan Hiroo Yoshida adalah individu yang pernah menjabat sebagai Direktur Marketing di PT CKI.
Kronologi dugaan pelanggaran ini dimulai ketika Hiroo Yoshida setelah keluar dari PT CKI, mendirikan perusahaan baru yang disebut PT Unique Solution Indonesia. Dalam pendirian tersebut, Yoshida menjabat sebagai Presiden Direktur. Kolusi antara PT Maruka dan Yoshida diduga menyebabkan bergesernya proyek pembuatan mesin dari PT CKI ke perusahaan baru tersebut. Hal ini sangat merugikan PT CKI, di mana pendapatan divisi mesin khususnya mengalami penurunan drastis dari Rp112 miliar pada Desember 2019 menjadi Rp40 miliar pada Desember 2020.
Dari analisis yang dilakukan oleh KPPU, terungkap bahwa terjadi pengalihan karyawan dan penggunaan informasi rahasia perusahaan yang melanggar hukum. Dalam persidangan, Majelis Komisi menemukan bukti bahwa para terlapor telah merebut konsumen PT CKI tanpa berusaha untuk menemukan pelanggan baru, sehingga memperparah situasi persaingan di industri tersebut.
Dalam langkah penyelidikan, KPPU juga mendengarkan keterangan dari berbagai saksi dan ahli. Sayangnya, para terlapor tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak hadir dalam proses persidangan. Ketidakpatuhan ini menjadi salah satu alasan mengapa Majelis Komisi menjatuhkan sanksi yang cukup berat kepada PT Maruka Indonesia. Denda yang dijatuhkan merupakan sinyal tegas terhadap praktik bisnis yang tidak etis dan persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan pihak lain di industri yang sama.
Pihak PT CKI juga mengajukan tuntutan ganti rugi baik material maupun immaterial, namun permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Komisi karena PT CKI tidak dapat membuktikan besaran kerugiannya selama proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus persaingan usaha, penting bagi pihak yang mengklaim kerugian untuk memiliki bukti yang kuat untuk mendukung argumen mereka.
Majelis Komisi KPPU menemukan bahwa terlapor lainnya, PT Unique Solution Indonesia, tidak dijatuhi sanksi denda karena dianggap sebagai perusahaan yang dibentuk spesifik untuk menampung hasil persekongkolan antara PT Maruka dan Hiroo Yoshida. Sebaliknya, hanya PT Maruka yang terbukti melanggar undang-undang persaingan usaha. Keputusan ini menegaskan komitmen KPPU dalam menjaga keadilan dan menciptakan iklim persaingan yang sehat di Indonesia.
Melalui putusan ini, KPPU menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran dalam dunia usaha, serta pentingnya transparansi dan keadilan dalam bisnis. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan lain agar tidak melakukan praktik buruk yang merugikan pesaing dan industri secara keseluruhan.
