Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar di sektor kesehatan, terutama terkait dengan pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp19,6 triliun yang diumumkan dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor HK.02.02/A/548/2025. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam, terutama bagi pasien gagal ginjal kronik, khususnya mereka yang telah menjalani transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal menjadi harapan hidup bagi banyak pasien, dan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, harapan tersebut terancam.
Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir, menyoroti pentingnya kesehatan sebagai pilar utama dalam pembangunan suatu negara. "Ketersediaan layanan kesehatan yang optimal tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu tetapi juga produktivitas nasional," ujarnya. Setelah menjalani transplantasi ginjal, tantangan utama bagi pasien bukan hanya menjalani operasi, tetapi juga menjaga kesehatan ginjal baru mereka. Hal ini sangat bergantung pada ketersediaan obat imunosupresan, khususnya Takrolimus, yang diperlukan untuk mencegah penolakan organ baru.
Saat ini, masalah yang muncul adalah seringnya perubahan merek Takrolimus di rumah sakit, yang mengakibatkan variabilitas kadar obat dalam darah pasien. Keadaan ini berpotensi meningkatkan risiko penolakan akut terhadap ginjal yang ditransplantasikan. Penelitian menunjukkan bahwa pergantian formulasi Takrolimus berkorelasi dengan peningkatan kejadian penolakan akut pada pasien transplantasi ginjal. Ini berarti, pasien yang sering mengalami perubahan merek obat lebih rentan mengalami kadar obat yang tidak stabil, sehingga meningkatkan risiko kehilangan ginjal yang telah ditransplantasikan.
Dampak dari pemotongan anggaran ini adalah terbatasnya akses pasien terhadap pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk memantau kadar Takrolimus secara rutin. Tony juga menjelaskan, "Keadaan ini memicu pertanyaan, apakah hal ini terjadi akibat dari efisiensi anggaran yang sedang digaungkan oleh pemerintahan saat ini?" Ketika laboratorium tidak dapat melakukan pemeriksaan secara rutin, pasien berisiko mengalami komplikasi serius yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka.
Dampak krisis ini meliputi beberapa poin penting yang perlu dicatat:
Variabilitas Obat Imunosupresan: Perubahan merek Takrolimus yang sering terjadi menyebabkan pasien mengalami kadar obat yang tidak stabil, meningkatkan risiko penolakan ginjal.
Ketersediaan Stok Obat: Kekosongan obat imunosupresan di rumah sakit dapat memicu jeda pengobatan, berisiko memicu reaksi imun dan penolakan terhadap ginjal yang telah ditransplantasikan.
Pemeriksaan Laboratorium Terbatas: Pemotongan anggaran mengurangi akses pasien terhadap pemeriksaan kadar Takrolimus yang krusial untuk keberhasilan terapi.
- Beban Biaya Kesehatan: Kegagalan transplantasi ginjal dapat mengarah pada kebutuhan cuci darah, yang jelas menambah beban biaya kesehatan bagi pasien dan sistem kesehatan secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, KPCDI menyerukan peninjauan kembali kebijakan efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah. Momen ini bertepatan dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia 2025, yang menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ginjal dan deteksi dini penyakit ginjal. Tony menegaskan bahwa tanpa strategi yang komprehensif, pemotongan anggaran yang tidak terencana dapat meningkatkan beban kesehatan nasional akibat komplikasi serius yang dialami pasien.
Krisis ini juga menyoroti peran penting organisasi seperti KPCDI, yang tidak hanya mengadvokasi hak-hak pasien, tetapi juga berusaha mempengaruhi kebijakan publik di bidang kesehatan. Dengan sejarah berdirinya organisasi sejak 2015, KPCDI terus berjuang untuk meningkatkan akses pasien terhadap obat yang stabil dan layanan kesehatan yang memadai, serta mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan ginjal.
Kondisi pasien transplantasi ginjal di Indonesia membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, agar mereka tidak kehilangan harapan hidup yang sangat berharga.
