Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, tengah menjadi fokus perhatian dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI. Proyek yang ditangani sejak tahun 2020 ini diduga mengalami penggelembungan harga yang merugikan negara hingga mencapai Rp 120 miliar. Lokasi pengadaan perabotan ini berada di kawasan Kalibata dan Ulujami, Jakarta.
Kasus ini terungkap berkat penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam proses tersebut, tujuh tersangka diidentifikasi, termasuk Indra Iskandar dan enam individu lainnya yang berasal dari berbagai latar belakang, baik dari pejabat DPR maupun pihak swasta. Modus operandi yang digunakannya meliputi penggelembungan harga dan penggunaan nama perusahaan lain untuk menutupi transaksi ilegal.
Indra Iskandar telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada 15 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, penyidik KPK meminta keterangan mengenai peran vendor yang diduga mendapatkan keuntungan tidak sah dari proyek tersebut. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bukti elektronik dan dokumen yang mendukung dugaan keterlibatan Indra dalam praktik korupsi ini. Bukti-bukti tersebut berupa aliran dana yang diduga berkaitan dengan proyek pengadaan yang bermasalah.
Menyikapi situasi ini, Indra sempat mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 Mei 2024 dengan fokus pada keabsahan penyitaan barang bukti oleh KPK. Namun, sebelum sidang perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Mei 2024, Indra mengajukan pencabutan gugatan tersebut, yang kemudian dikabulkan oleh hakim.
Sementara itu, hingga Maret 2025, KPK belum mengambil langkah penahanan terhadap Indra Iskandar maupun enam tersangka lainnya. Penundaan ini disebabkan oleh proses perhitungan kerugian negara yang masih dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keterlambatan dalam proses hukum juga dipengaruhi oleh prioritas penyelesaian kasus lain yang ditangani oleh KPK.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait alasan di balik tidak adanya penahanan meskipun sudah terdapat bukti yang cukup kuat. Keterlibatan pejabat tinggi DPR dalam kasus ini juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal di institusi tersebut. KPK diharapkan dapat segera menetapkan langkah-langkah hukum yang lebih tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini.
Dari temuan yang ada, berikut adalah beberapa poin penting terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Indra Iskandar:
1. Penggelembungan harga dalam proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI sejak 2020.
2. Kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 120 miliar.
3. Tujuh tersangka terlibat, termasuk pejabat DPR dan pihak swasta.
4. Indra Iskandar telah memenuhi panggilan KPK dan mendapat konfirmasi terkait peran serta temuan bukti elektronik.
5. Proses hukum tertunda karena perhitungan kerugian negara yang belum selesai oleh BPKP.
6. Kekhawatiran adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal DPR RI.
Dugaan korupsi ini memberikan gambaran mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam memperkuat integritas institusi pemerintahan. Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi, kinerja KPK dalam menangani kasus ini akan menjadi sorotan publik serta sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Ke depannya, masyarakat berharap agar tidak hanya ada penyelidikan yang transparan, tetapi juga penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap siapapun yang terlibat.
