KSPSI Soroti Nasib Buruh: Harapan dan Tantangan di Era Prabowo

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) baru-baru ini mengadakan puncak peringatan HUT Ke-52 di Stadium Indonesia Arena, Kompleks GBK Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/2/2025), yang dihadiri oleh sejumlah buruh dari berbagai daerah. Dalam acara tersebut, Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menyampaikan pandangannya mengenai nasib buruh di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kepemimpinan Prabowo mencerminkan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan kalangan buruh.

Jumhur menekankan beberapa kebijakan pemerintah yang berfokus pada perbaikan nasib buruh. Salah satu kebijakan itu adalah penetapan Upah Minimum Rakyat (UMR) yang mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen. Kebijakan ini, menurut Jumhur, bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap produksi industri. Dengan bertambahnya daya beli, diharapkan akan ada peningkatan dalam kesejahteraan buruh.

Selain itu, Jumhur juga mengungkapkan adanya rencana pembatasan produk impor yang dapat diproduksi di dalam negeri, serta rencana untuk meninjau UU Omnibus Cipta Kerja. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah ini diharapkan dapat melindungi industri dalam negeri dan pada gilirannya menyelamatkan lapangan kerja bagi buruh.

“Masyarakat sangat diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat pro-buruh. Ini sangat berbeda dengan pendekatan yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya yang lebih pro-impor dan kurang memperhatikan nasib buruh,” ujarnya. Menurutnya, kesengsaraan buruh yang terjadi di masa lalu banyak disebabkan oleh kebijakan yang mengutamakan impor, yang mengakibatkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan gagalnya pengembangan industri domestik.

Berbicara tentang PHK yang marak terjadi, Jumhur mengaitkan sebagian besar kasus tersebut dengan dinamika industri. Namun, ia menilai penyebab utama adalah kebijakan pemerintahan sebelumnya yang lebih memilih impor daripada memperkuat industri dalam negeri. “Pemerintah yang mengabaikan industri dalam negeri membuat banyak buruh kehilangan pekerjaan,” tegasnya.

Acara HUT Ke-52 KSPSI dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Menteri Keuangan Yassierli, Mendikbud Brian Yuliarto, serta Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung. Tidak hanya itu, para pimpinan organisasi serikat buruh dan pekerja, mahasiswa, serta perwakilan ojek online juga turut ambil bagian dalam perayaan tersebut, menunjukkan dukungan terhadap upaya penguatan posisi buruh di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan di era pemerintahan yang baru, KSPSI berharap agar pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada buruh. Mereka juga menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah dan serikat pekerja untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh.

Ada beberapa prioritas yang diusulkan oleh KSPSI untuk meningkatkan wawasan dan kondisi buruh, antara lain:

1. Peningkatan UMR secara berkelanjutan.
2. Peninjauan kembali UU Omnibus Cipta Kerja untuk memastikan perlindungan buruh.
3. Pembatasan impor demi memprioritaskan produk lokal.
4. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dana yang seharusnya untuk kesejahteraan buruh dapat dialokasikan dengan tepat.

Sementara itu, Jumhur menggarisbawahi komitmennya serta harapan KSPSI agar semua kebijakan yang diambil mampu mendorong pertumbuhan industri domestik yang akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan buruh secara keseluruhan. Dalam pandangannya, melalui kolaborasi antara pemerintah dan serikat pekerja, masa depan buruh di Indonesia bisa lebih cerah dan sejahtera.