Kampanye Koq Modal Migor Subsidi?

Mario dan Rafael, Bayar Pajak Untuk Apa?

Tak ada peran ibu yang lebih mudah, entah itu ibu yang bekerja kantoran, bekerja dari rumah, ibu rumah tangga, dst. Pepatah Jawa berbunyi anak polah bapak kepradah. Seperti itulah yang terjadi ketika Mario Dandy Satrio melakukan penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora.  Mario tentu tak akan menyangka kalau aksi ngawurnya itu bakal membuat republik ini gonjang-ganjing. Sang ayah, Rafael Alun Trisambodo saat itu adalah pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu

Kasus Mario juga membuat Kemenkeu menjadi sorotan. Banyak pegawainya ternyata memiliki harta yang enggak wajar, bahkan ribuan pegawai lainnya malah belum menyerahkan LHKPN. Bukan tanpa alasan kalau mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj ikut geram dan menyerukan agar warga Nahdlatul Ulama tidak usah bayar pajak kalau memang terbukti pajak mereka diselewengkan.

Kasus Hasya, Jangan Sampai Masyarakat Merasa Tak Butuh Polisi

Polda Metro Jaya akhirnya mengakui ada maladministrasi dalam penetapan mahasiswa Universitas Indonesia itu sebagai tersangka. Masih ada beberapa kejadian aparat kepolisian tampak mengistimewakan sesama aparat dan keluarganya. Entah apa jadinya kalau publik tak ikut campur menekan institusi ini? 

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, 8 Parpol Parlemen Vs PDIP

Sistem pemilihan umum proporsional tertutup dan proporsional terbuka kembali menjadi perbincangan di ruang publik setelah sejumlah pihak melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dasarnya, para penggugat ini ingin memberlakukan kembali sistem proporsional tertutup, atau pemilu yang hanya mencoblos gambar partai politik saja. 8 partai politik mendukung sistem pemilu proporsional terbuka, sedangkan 1 parpol, yakni PDIP, mendukung sistem proporsional tertutup.

Mereka beralasan peran parpol mulai terpinggirkan dengan pemilihan nama calon legislatif secara langsung, menjauhkan partai dengan pemilih, karena kedekatan pemilih lebih kepada para kandidat, serta semakin suburnya politik uang dalam pemilu legislatif. Alasan-alasan tersebut sebenarnya jika menelaah lebih dalam,bukan karena kesalahan sistem proporsional terbuka, namun lebih pada lemahnya peran parpol dalam pemberdayaan konstituennya,lemahnya Party-ID karena memang sikap pragmatis partai politik, hanya hadir di tengah rakyat ketika menjelang pemilu.

Kasihan Jokowi Meski Menangi Pemilu, Dia Bukan Penguasa Partai

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-50 partainya menyentil berbagai hal. Mulai dari praktik korupsi kepala daerah, kader yang jarang turun ke masyarakat, hingga ke posisi Presiden Joko Widodo. Megawati menyinggung atau mengingatkan tentang pentingnya dukungan PDIP kepada Jokowi selama ini, sembari menyiratkan bahwa tanpa PDIP nasib Jokowi akan berbeda. Beragam pendapat menanggapi pernyataan Megawati tersebut

Adu Modal Sandiaga Uno, Erick Thohir, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno telah menyatakan kesiapan untuk maju dalam kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) pada 2024.

Deklarasi kesiapan itu menambah jajaran tokoh yang telah menyatakan, dinyatakan, atau diukur berdasarkan survei layak dan pantas untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024. Di jajaran nama tersebut antara lain ada para pemilik dan elite partai seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, dan Muhaimin Iskandar.

Lalu bagaimana dengan sosok bukan pemilik partai seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Erick Thohir? Menarik untuk mencermati modal para calon, seperti kekayaan, basis massa, dan dukungan partai. Bagaimanapun modal uang tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu yang menentukan

Antara Prabowo, Airlangga, Sandiaga, dan Erick Thohir. Mengapa Prabowo yang Didukung Jokowi?

MAHKAMAH Konstitusi memutuskan menteri yang akan bertarung dalam pemilihan umum sebagai calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden tidak perlu mundur dari jabatannya. Putusan itu tentu akan memuluskan langkah sejumlah menteri yang digadang-gadang untuk maju pilpres seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.

Sejumlah pihak menilai tidak perlu mundurnya menteri saat menjadi capres akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Putusan itu dinilai akan berdampak luas, antara lain terganggunya kinerja pemerintahan, potensi penyalahgunaan kewenangan,dan penyalahgunaan fasilitas negara.

Kini kendali sepenuhnya berada di tangan Presiden Jokowi. Ternyata Jokowi telah bersikap dengan menyerahkan dukungannya terhadap Prabowo Subianto yang memicu kontroversi di publik.

Nasdem dan Golkar Siapa Sembrono?

JANGAN sembrono dan jangan lama-lama. Itulah kurang lebih pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang memunculkan beragam tafsir. Apakah pernyataan itu bermakna Golkar jangan sembrono bila hendak mengajukan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden? Apakah itu ditujukan ke Nasdem yang mengajukan Anies Baswedan sebagai bacapres?

 

Putri Candrawathi Memang Istimewa

Terlepas dari pengakuan Ferdy Sambo yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, dan juga aksinya yang menyeret gerbong puluhan anggota Polri mulai dari jenderal, perwira, dan bintara harus menelan pil pahit terkena sanksi, ada hal yang tak bisa dikesampingkan yaitu bagaimana perlakuan berbeda dari Polri terhadap tersangka Putri Candrawathi.

Ganja Bisa Dilegalkan

Kegunaan tumbuhan ganja atau cannabis sativa, akhir-akhir ini, menjadi perbincangan hangat. Nah, belum lama ini, ada viral foto seorang ibu, Santi Warastuti, dengan anaknya yang mengidap lumpuh otak, atau cerebal palsy yang menuntut legalisasi ganja untuk medis. Tolong, anakku butuh ganja medis, begitu katanya. Sontak, harapan ibu itu menggugah rasa kemanusiaan, bagi siapa saja yang menyaksikannya. Yuk dengarkan pandangan editorial Media Indonesia di The Editors kali ini bersama Mas Soelistijono.

Sambo, Ada Apa Denganmu?

Brigadir Joshua yang harus meregang nyawa akibat baku tembak dengan Bharada E di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. Uniknya, publik baru mengetahui adanya peristiwa tersebut pada Senin 11 Juli 2022. Baiklah suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mempercayai berbagai dalih dari kepolisian.

Persoalannya sejumlah dalih yang dilakukan ternyata secara perlahan mulai membuat blunder, bahkan praktisi hukum Sandi Situngkir menilai perbedaan pernyataan kepolisian, justru menjadi sumber masalah dalam kasus tersebut.

Terlepas dari kasus ini adanya pelecehan seksual atau tidak ada pelecehan seksual, nyawa seorang bhayangkara negara sudah hilang. Nyawa seorang Bhayangkara ditembak di rumah polisi, oleh polisi…