Malaysia kini tengah menghadapi sorotan internasional setelah insiden penembakan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia (WNI) dan melukai empat lainnya di perairan Tanjung Rhu, Selangor pada 24 Januari 2025. Insiden tersebut terjadi ketika kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) bertemu dengan kapal yang diduga membawa migran ilegal. Pada awalnya, kejadian ini diselidiki sebagai kasus penyelundupan manusia, karena kelima migran tidak memiliki dokumen resmi.
Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, menyatakan bahwa penyelidikan bisa berkembang ke arah penyelundupan narkoba atau senjata. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers pada 3 Februari 2025. Saifuddin mengungkapkan bahwa interogasi lebih lanjut terhadap tersangka menunjukkan pola-pola tertentu yang mirip dengan kasus penyelundupan di masa lalu. “Kami tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa penyelidikan akan mencakup aspek yang lebih luas, termasuk narkoba dan senjata,” ujarnya.
Pihak berwenang Malaysia kini tidak hanya fokus kepada migran yang terlibat, tetapi juga pada personel MMEA yang terlibat dalam insiden penembakan ini. Sebagai langkah awal, mereka telah diberhentikan sementara dari tugasnya guna memastikan proses penyelidikan dapat berlangsung dengan transparan dan objektif.
Kasus penembakan ini diselidiki berdasarkan sejumlah pasal hukum, antara lain:
– Pasal 307 KUHP tentang percobaan pembunuhan.
– Pasal 39 Undang-Undang Senjata Api 1960 mengenai pelepasan senjata api secara melawan hukum.
– Pasal 186 KUHP tentang penghalangan tugas pegawai negeri.
– Pasal 26a Undang-Undang Antiperdagangan Orang dan Penyelundupan Migran 2007.
Sejauh ini, seorang pria asal Indonesia juga telah ditangkap. Ia diduga sebagai transporter yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi masuk dan keluarnya migran ilegal ke Malaysia. Investigasi awal menunjukkan ia terkait dengan kapal yang dikejar oleh MMEA saat kejadian penembakan.
Institusi pemerintah Indonesia ikut menanggapi insiden ini dengan mendesak pihak Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh. Presiden Indonesia Prabowo Subianto berharap bahwa kasus ini akan ditangani dengan transparansi. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kedua negara dalam menyelesaikan masalah ini.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, juga telah mengarahkan agar laporan investigasi awal disampaikan kepada kedutaan besar Indonesia di Malaysia. Upaya ini menunjukkan komitmen Malaysia untuk menangani isu ini dengan serius.
Tidak hanya di tingkat pemerintah, insiden penembakan tersebut memicu aksi protes di Indonesia. Sekitar 100 orang dari kelompok hak asasi manusia dan serikat buruh menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mereka melempari gedung kedubes dengan telur sebagai bentuk protes atas insiden tersebut.
Mendagri Saifuddin menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam insiden ini harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kami ingin memastikan bahwa semua proses hukum dipatuhi, termasuk hak asasi individu yang terlibat,” katanya.
Dengan langkah-langkah investigasi ini, Malaysia berharap dapat menjelaskan dan menyelesaikan insiden tragis ini, dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang. Pihak berwenang juga berupaya memperbaiki sistem dan tata kelola dalam menangani isu migran serta memastikan keselamatan semua pihak, baik WNI yang bekerja di Malaysia maupun masyarakat setempat. Penanganan yang transparan dan adil menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan antara kedua negara di tengah dinamika hubungan bilateral yang terus berkembang.
