Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah menghadapi sejumlah pertanyaan kritis terkait rencananya untuk mengubah 20,6 juta hektare hutan cadangan di Indonesia menjadi area pertanian dan sumber energi. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025), Toni dengan tegas membantah bahwa program tersebut merupakan upaya untuk melakukan deforestasi atau pembabatan hutan.
"Ini bukanlah pembukaan kawasan baru," jelas Toni saat menanggapi cecaran anggota Komisi IV DPR. Ia menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi hutan yang sudah terbuka dan tak terawat akibat berbagai faktor, termasuk kebakaran hutan, penebangan liar, serta degradasi alami. Toni menekankan, "Saya tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah pembukaan besar-besaran kawasan hutan."
Berikut adalah beberapa poin penting dari pernyataan Menhut terkait program hutan cadangan:
Pemulihan Hutan: Program ini berfokus pada pemulihan lahan hutan yang sudah tidak optimal, dengan meningkatkan produktivitasnya melalui pemanfaatan sistem tumpang sari.
Pendekatan Tumpang Sari: Dalam upaya meningkatkan kualitas lahan, pemerintah akan menerapkan pola tanam tumpang sari. Ini melibatkan penanaman dua atau lebih jenis tanaman dalam satu lahan pada waktu yang sama, seperti padi gogo dan jagung.
Kontribusi terhadap Ketahanan Pangan: Toni menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam menciptakan swasembada pangan di Indonesia. Dengan lebih banyak jenis tanaman yang dibudidayakan, diharapkan produk pertanian akan meningkat.
- Penanganan Lahan Kritis: Dia menyoroti pentingnya menangani lahan-lahan kritis yang telah terbuka akibat penebangan dan kebakaran. "Tugas kami adalah memaksimalkan lahan yang ada untuk menyukseskan program swasembada pangan," imbuhnya.
Menteri Kehutanan juga menekankan bahwa langkah ini bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Menurutnya, memanfaatkan hutan cadangan untuk pertanian dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem sambil memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.
Lebih lanjut, Toni menjelaskan bahwa identifikasi lahan untuk pertanian akan dilakukan berdasarkan kajian yang mendalam, sehingga tidak terjadi kesalahan penggunaan lahan yang dapat merugikan lingkungan. "Kami sangat memperhatikan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan ini," jelasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, rencana ini muncul di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan. Kementerian Kehutanan berharap bahwa langkah ini dapat memperkuat ketahanan pangan sambil tetap menjaga ekosistem yang ada.
Melihat potensi manfaat dari program ini, para anggota DPR pun mengharapkan adanya transparansi dan komunikasi yang baik antara Kementerian Kehutanan dengan masyarakat. Mereka meminta agar kajian mendalam dilakukan sebelum pelaksanaan agar tidak ada misunderstanding yang dapat memicu protes dari berbagai kalangan.
Raja Juli Antoni mengakhiri penjelasannya dengan harapan agar publik memahami bahwa program ini bukanlah ancaman bagi lingkungan, tetapi justru sebuah upaya yang direncanakan secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan dan pelestarian alam. Pernyataan ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat akan potensi kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh rencana ini, serta meningkatkan dukungan untuk langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.
