Jakarta – Potensi kenaikan iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin mengemuka, terutama setelah pernyataan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, yang menegaskan bahwa penyesuaian tarif perlu dilakukan. Rencananya, penyesuaian ini akan mulai dipertimbangkan pada tahun 2026 mendatang. “Jadi, kita harus mulai mempertimbangkan apakah besaran iuran harus naik. Apalagi, dengan kondisi masyarakat saat ini yang meningkat,” ujarnya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/2/2025).
Dalam konteks ini, Ghufron menjelaskan urgensi penyesuaian tarif iuran guna menjaga kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Dia menyebutkan bahwa biaya pengobatan untuk sejumlah penyakit terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menuntut adanya keseimbangan antara beban jaminan kesehatan dengan pendapatan dari tarif iuran. “Kita sedang mempersiapkan beberapa skenario untuk menentukan apakah tahun 2026 akan mulai ada kenaikan atau tidak. Untuk tahun 2025, kami pastikan bahwa dana jaminan sosial itu tetap sehat,” tuturnya.
Sejalan dengan pernyataan Ghufron, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memberikan sinyal positif terkait pentingnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi kini adalah adanya defisit yang diakibatkan oleh tidak adanya penyesuaian tarif sejak tahun 2020. "Sama saja kita ada inflasi 5 persen. Padahal, gaji pegawai atau menteri tidak ada kenaikan selama 5 tahun, itu kan tidak masuk akal," ungkap Budi.
Dalam data yang dipaparkan oleh Menkes, belanja kesehatan masyarakat di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp614,5 triliun, mengalami kenaikan sebesar 8,2 persen dibandingkan tahun 2022. Dalam periode sebelum COVID-19, belanja kesehatan juga meningkat, dari Rp421,8 triliun pada 2018 menjadi Rp448,1 triliun pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa belanja kesehatan tumbuh lebih cepat daripada produk domestik bruto (PDB) yang hanya berkisar sekitar 5 persen dalam dirinya.
Keenam poin penting terkait isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini adalah:
- Kenaikan Iuran pada 2026: BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan mempertimbangkan kenaikan tarif iuran pada tahun 2026.
- Kesehatan Keuangan BPJS Kesehatan: Penyesuaian tarif dianggap perlu untuk menjaga kesehatan aliran dana BPJS.
- Kenaikan Biaya Pengobatan: Biaya pengobatan yang terus meningkat menjadi pertimbangan bagi kenaikan iuran.
- Inflasi dan Gaji: Menkes menekankan perlunya penyesuaian tarif menyusul adanya inflasi yang tinggi tanpa kenaikan gaji selama 5 tahun.
- Belanja Kesehatan: Belanja kesehatan masyarakat meningkat tajam dan lebih cepat dibandingkan PDB Indonesia.
- Tim Anti-Fraud: BPJS Kesehatan juga meningkatkan upaya pencegahan kecurangan dengan melibatkan berbagai instansi seperti KPK dan BPK.
Ghufron menambahkan bahwa juga dilakukan upaya pencegahan praktik kecurangan yang bisa membebani sistem jaminan kesehatan. Dengan melibatkan tim anti-fraud, dugaan adanya kecurangan dalam pengelolaan dana akan diawasi dengan ketat.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan suatu langkah yang dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional, di tengah tantangan inflasi dan peningkatan biaya layanan kesehatan yang semakin meningkat. Apakah penyesuaian tarif akan berlangsung besar-besaran pada tahun 2026? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi penting bagi semua pihak untuk memahami urgensi dari langkah ini.
