Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku tidak akan mengganggu layanan kesehatan di daerah. Penegasan ini disampaikan saat menghadiri kongres Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Surabaya pada Jumat, 14 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan negara tanpa mengorbankan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Budi Gunadi memastikan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan perhitungan matang mengenai anggaran yang diperlukan. Ia mengatakan bahwa anggaran yang tersedia saat ini cukup untuk menunjang operasional kementerian. Jika ternyata ada kekurangan, ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tambahan anggaran, termasuk untuk program cek kesehatan gratis. "Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat," ucap Menkes Budi.
Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Menkes:
Kebijakan untuk Semua Sektor: Kebijakan efisiensi ini tidak hanya berlaku di Kemenkes, tetapi juga di seluruh sektor pemerintahan. Hal ini dilakukan agar anggaran negara dapat lebih terarah dan efektif.
Ketersediaan Anggaran: Menkes Budi memastikan bahwa anggaran yang ada masih memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. "Kami masih memiliki anggaran yang cukup," tegasnya.
Dukungan Presiden: Dalam hal kekurangan anggaran, Menkes menegaskan bahwa presiden siap untuk menambah anggaran, terutama untuk program-program vital seperti cek kesehatan gratis.
- Tidak Ada Pengurangan Layanan: Meskipun ada kebijakan efisiensi, Menkes Budi menegaskan bahwa layanan kesehatan di daerah tetap aman dan tidak terpengaruh. "Semuanya terkena dampak, tetapi layanan kesehatan di daerah tetap berjalan dengan baik," jelasnya.
Hal ini sejalan dengan instruksi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kementerian untuk melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Penekanan pada efisiensi anggaran ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan membawa dampak positif dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menambahkan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi, total belanja negara tidak akan dikurangi. "Yang dilakukan adalah refocusing anggaran, bukan pemangkasan," tegasnya. Ia menekankan pentingnya efisiensi birokrasi yang harus tetap terjaga agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan transparan.
Kemenkes berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, tanpa terpengaruh oleh mekanisme efisiensi tersebut. Dalam konteks ini, efisiensi tidak berarti pengurangan layanan, tetapi lebih kepada pengelolaan anggaran yang lebih baik dan penataan kembali prioritas-program-program yang ada.
Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara memaksimalkan setiap sumber daya yang ada. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan tetap mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan, meskipun di tengah tantangan pengelolaan anggaran.
Pemerintah berupaya untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi keuangan negara dan pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, yang merupakan salah satu prioritas utama. Setiap langkah yang diambil diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
