Mensos Tegaskan Anggaran Komisi Nasional Disabilitas Masih Rp3 M

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar mengenai anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang disebut hanya tersisa Rp 500 juta. Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa informasi tersebut tidak akurat dan membantah semua tuduhan yang mengklaim adanya pengurangan besar-besaran pada anggaran lembaga yang berfokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut.

Menurut Gus Ipul, pagu anggaran KND untuk tahun 2025 sebenarnya mencapai Rp 6.915.689.000. Namun, setelah dilakukan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, dana yang masih tersedia untuk KND adalah sekitar Rp 3.030.187.000. “Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp 6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp 3 miliar lebih. Jadi tidak benar seperti yang beredar itu bahwa tinggal Rp 500 juta,” tegasnya saat memberikan keterangan pers pada tanggal 2 Maret 2025.

Klarifikasi tersebut penting, mengingat adanya kekhawatiran di kalangan penyandang disabilitas dan masyarakat umum mengenai komitmen pemerintah untuk tetap memenuhi kebutuhan mereka. Gus Ipul juga memastikan bahwa anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dan layanan terapi bagi penyandang disabilitas tidak dikurangi, meski telah dilakukan efisiensi anggaran. Bahkan, ia menyatakan bahwa para tenaga medis dan pendamping yang bekerja dengan penyandang disabilitas juga akan tetap mendapatkan dukungan yang memadai.

Ia menambahkan, “Jadi prinsip kita kan tetap kaidah dalam melakukan efisiensi itu memastikan anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat, termasuk ke penyandang disabilitas, sama sekali tidak dikurangi.” Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan kelompok rentan ini meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.

Lebih lanjut, Gus Ipul menggarisbawahi bahwa anggaran operasional untuk berbagai kegiatan terkait bansos, seperti biaya distribusi dan monitoring, juga tidak mengalami pengurangan. Ia menyatakan optimisme bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mengganggu kinerja Kementerian Sosial, terutama layanan publik yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Komisioner KND, Eka Pratama Widyanta, turut memberikan pernyataan mengenai situasi ini. Menurutnya, KND berkomitmen untuk memberikan layanan maksimal bagi penyandang disabilitas, dengan harapan anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif. “Jadi ini secara anggaran masih cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas fungsi KND. Kami juga terus berikan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien untuk memastikan teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap bisa terjamin kebutuhan mereka,” ungkap Eka.

Ia menambahkan, Kementerian Sosial dibawah kepemimpinan Gus Ipul memiliki komitmen yang tinggi terhadap KND guna meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan dalam pengelolaan anggaran, perhatian dan dukungan terhadap penyandang disabilitas tetap menjadi prioritas.

Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Gus Ipul dan Eka Pratama terkait anggaran KND antara lain:

1. Pagu anggaran KND untuk tahun 2025 adalah Rp 6.915.689.000.
2. Setelah efisiensi, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.030.187.000.
3. Tak ada pengurangan pada anggaran bantuan sosial dan layanan terapi untuk penyandang disabilitas.
4. Anggaran operasional untuk kegiatan monitoring dan distribusi tetap terjaga.
5. Komitmen pemerintah terhadap penyandang disabilitas tetap tinggi dan berkelanjutan.

Informasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan bahwa kebutuhan mereka tetap terpenuhi meski dalam situasi anggaran yang sulit. Dengan demikian, komunitas penyandang disabilitas dapat merasa lebih tenang dan terjamin dalam akses pada berbagai layanan yang disediakan.