Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengungkapkan hasil dari audiensi yang dilaksanakan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan haji tahun 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 23 Januari 2025, di Gedung KPK, Nasaruddin menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada para jemaah.
Dalam pernyataannya, Nasaruddin menjelaskan bahwa pemerintah ingin menjalin kerjasama yang erat dengan KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses haji. "Kali ini kami datang lagi khusus untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan ibadah haji," kata Nasaruddin. Pengawasan KPK diharapkan dapat mencakup aspek-aspek penting yang memengaruhi pengalaman jemaah haji.
Ada beberapa aspek yang dinilai krusial dan perlu pengawasan bersama antara KPK dan Kementerian Agama, antara lain:
Proses Pendaftaran Jemaah: Nasaruddin menunjukkan bahwa proses ini harus berjalan dengan lancar dan tanpa penyelewengan untuk memberikan keadilan kepada semua calon jemaah haji.
Pengadaan di Arab Saudi: KPK juga diminta untuk memantau pengadaan berbagai kebutuhan jemaah haji, termasuk kendaraan, penginapan, dan konsumsi. Hal ini bertujuan agar para jemaah mendapatkan layanan yang menjamin kenyamanan selama berada di tanah suci.
- Penurunan Biaya Haji: Terkait biaya haji, Menteri Agama menyatakan bahwa ada obsesi untuk memberikan senyum kepada setiap pendaftar, yang salah satunya bisa diwujudkan melalui penurunan biaya haji. "Tidak boleh pengurangan pembayarannya itu justru mengurangi kualitas pelayanan," ungkapnya.
Nasaruddin menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan pengalaman beribadah haji yang memuaskan bagi jemaah, dengan harapan sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan sepanjang pelaksanaan ibadah. "Insya Allah kita berobsesi menciptakan tiga kali senyum," tegasnya, merujuk pada senyum di awal proses pendaftaran, saat beribadah, dan setelah pelaksanaan haji selesai.
Dari pihak KPK, Wakil Ketua Agus Joko Pramono menegaskan bahwa lembaga antikorupsi tersebut siap untuk berkolaborasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji 2025. "Kami ucapkan terima kasih dan KPK mendukung apa yang dilakukan Menteri Agama dan jajarannya. Kita akan bersama-sama memonitor proses penyelenggaraan ibadah haji 2025," papar Pramono.
Kesepakatan antara Kementerian Agama dan KPK ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses haji. Masyarakat seringkali khawatir terhadap potensi korupsi dalam setiap tahap penyelenggaraan haji, sehingga kehadiran KPK dalam pengawasan diharapkan mampu menepis keraguan tersebut.
Dengan langkah proaktif seperti ini, Menteri Agama berharap agar jemaah haji tidak hanya merasa puas dengan layanan yang diberikan, tetapi juga memperoleh pengalaman spiritual yang mendalam dan menyentuh. Amanah untuk melaksanakan ibadah haji tidaklah mudah, dan kolaborasi dengan KPK diharapkan dapat memastikan setiap elemen dari pelaksanaan haji berjalan dengan integritas.
Sebagai tambahan, pelaksanaan haji 2025 ini diharapkan membawa dampak positif bagi jemaah, dengan kualitas pelayanan yang terus ditingkatkan serta proses yang lebih transparan. Inisiatif Menteri Agama dan langkah KPK akan menjadi tonggak penting dalam membangun sistem pelayanan haji yang lebih baik, di mana setiap jemaah dapat merasakan keberkahan ibadahnya di tanah suci.
