Mesir Menolak Usulan Israel Kelola Gaza: ‘Tak Dapat Diterima!’

Pemerintah Mesir mengambil sikap tegas menolak usulan terbaru dari pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, yang meminta agar Mesir mengelola Jalur Gaza setelah konflik berakhir. Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan bahwa gagasan tersebut tidak dapat diterima dan bertentangan dengan kebijakan Mesir serta sikap dunia Arab terhadap isu Palestina-Israel. Hal ini disampaikan oleh juru bicara kementerian, Tamim Khallaf, dalam pernyataan resmi yang dilansir oleh kantor berita MENA.

“Setiap gagasan atau proposal yang menyimpang dari prinsip dasar sikap Mesir dan Arab terhadap Gaza… ditolak dan tidak dapat diterima,” kata Khallaf. Ia menilai bahwa upaya yang mengabaikan pembentukan negara Palestina merdeka dianggap sebagai “solusi setengah hati” yang hanya akan memperpanjang konflik daripada menyelesaikannya. Dalam pandangan Mesir, Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel, adalah bagian integral dari wilayah Palestina yang harus berada di bawah kedaulatan dan pemerintahannya sendiri.

Usulan Lapid, yang diungkapkan pada Selasa (26/2), menawarkan agar Mesir mengelola Gaza selama minimal delapan tahun dengan imbalan keringanan utang yang besar. Namun, Mesir menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima gagasan yang berupaya memindahkan atau menempatkan kembali 2,4 juta warga Palestina dari Gaza ke wilayahnya. Mereka menyebut usulan ini sebagai “garis merah” yang tidak dapat dilanggar.

Penolakan Mesir terhadap usulan ini mencerminkan sikap tegas terhadap rencana-rencana yang dinilai dapat mengubah peta demografi Palestina secara permanen. Hal ini juga menunjukkan penolakan terhadap rencana sebelumnya yang diusulkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat dapat “mengambil alih” Gaza setelah pemindahan populasi ke Mesir atau Yordania. Mesir, bersama dengan negara-negara Arab lainnya, terus berusaha untuk menentang gagasan tersebut, yang dinilai merugikan hak-hak Palestina.

Sejak dimulainya konflik terbaru di Gaza, Mesir telah berperan aktif dalam upaya mediasi dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Mesir menjelaskan bahwa solusi jangka panjang untuk konflik ini harus diarahkan pada pembentukan negara Palestina yang berdaulat, tidak hanya sekadar manajemen administrasi wilayah. Hal ini menegaskan kembali komitmen Mesir dalam mendukung aspirasi Palestina sekaligus menolak segala rencana yang berpotensi membawa perubahan permanen terhadap batas-batas wilayah Palestina.

Sikap Mesir ini menunjukkan bahwa negara tersebut tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar yang telah lama dipegang dalam mencari penyelesaian damai untuk konflik Palestina-Israel. Melihat dari sejarah dan konteks geopolitik yang kompleks, keterlibatan Mesir dalam menengahi konflik ini merupakan langkah krusial, tidak hanya untuk kawasan Timur Tengah, tetapi juga untuk stabilitas global.

Berbagai langkah diplomatik telah diambil oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya, dengan upaya untuk mendukung dialog yang konstruktif dan damai. Konferensi internasional untuk rekonstruksi Jalur Gaza relatif menarik perhatian, di mana Mesir menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Dengan berbagai dinamika ini, harapan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh semua pihak yang terlibat.