Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengumumkan rencana rekonstruksi Gaza yang diusung negaranya akan segera dipresentasikan dalam pertemuan puncak darurat Arab yang dijadwalkan pada 4 Maret 2025. Rencana ini dirancang untuk memastikan bahwa warga Palestina tetap tinggal di tanah mereka, sekaligus menawarkan solusi konkrit bagi pemulihan wilayah yang telah mengalami kerusakan parah akibat konflik.
Dalam konferensi pers yang diadakan bersama Komisaris Uni Eropa untuk Mediterania, Dubravka Šuica, Abdelatty menyatakan bahwa pertemuan puncak Arab tersebut akan menjadi forum bagi negara-negara anggota untuk menyepakati lebih lanjut langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. "Setelah rencana kami diadopsi, kami akan mengadakan pembicaraan intensif dengan negara-negara donor utama," ujar Abdelatty sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita Iran, IRNA, pada 2 Maret 2025.
Situasi di Gaza semakin mendesak, terutama setelah pihak-pihak internasional menolak gagasan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai pemindahan warga Palestina ke lokasi lain. Rencana Trump yang diumumkan pada 4 Februari lalu dianggap sebagai langkah yang dapat memicu kebangkitan ketegangan di antara warga Palestina dan negara-negara Arab. Gagasan ini tidak hanya dianggap tidak realistis, tetapi juga dianggap telah membelokkan upaya diplomatik yang selama ini mengedepankan solusi dua negara.
Beberapa poin kunci terkait rencana rekonstruksi Gaza oleh Mesir antara lain:
- Fokus pada Keberlanjutan: Rencana ini bertujuan untuk tetap menjaga agar warga Palestina dapat tinggal di wilayah mereka, mencegah pemindahan paksa yang diusulkan dalam rencana Trump.
- Dukungan Internasional: Mesir berkomitmen untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan dari komunitas internasional, dengan harapan pembangunannya akan segera terlaksana.
- Peran Eropa: Ditegaskan bahwa negara-negara Eropa memiliki peran penting, terutama dalam aspek ekonomi, untuk membantu pembangunan kembali Gaza yang dilanda perang.
Abdelatty menegaskan pentingnya keterlibatan Eropa dalam proses ini. Hal ini mencakup dukungan finansial untuk memastikan pelaksanaan rencana rekonstruksi yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Ketegangan yang berkepanjangan di Gaza, yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan, semakin menguatkan urgensi inisiatif ini.
Sementara itu, aksi yang dilakukan oleh negara-negara Arab menunjukkan solidaritas dalam penolakan terhadap proposal Trump. Para pemimpin negara Arab sepakat bahwa rencana pemindahan warga Palestina tidak layak dan berpotensi memicu lebih banyak kekerasan. Dengan adanya rencana mesir, mereka berharap dapat menyediakan alternatif yang lebih mampu memberikan solusi damai dan berkelanjutan bagi isu yang telah berlangsung lama ini.
Situasi di Gaza sangat kritis, terutama menjelang bulan Ramadan. Opsi rekonstruksi ini dinilai sebagai langkah positif, namun tantangan dalam implementasinya tetap ada. Dalam penanganan krisis pangan dan bantuan kemanusiaan yang acap kali menjadi terhambat akibat blokade dan ketegangan yang ada, perlu upaya bersama yang lebih konkret dari masyarakat internasional.
Sebagai langkah awal menuju rekonstruksi dan perbaikan kondisi hidup warga Gaza, inisiatif Mesir ini tidak hanya diharapkan dapat mendorong pemulihan infrastruktur yang hancur, tetapi juga mengembalikan harapan bagi warga Palestina untuk kembali membangun kehidupan yang lebih baik. Melalui inisiatif ini, Mesir ingin menunjukkan komitmennya sebagai pemimpin regional dalam menangani isu yang telah lama menjadi perhatian global, serta mengarah pada tercapainya perdamaian yang lebih luas di wilayah tersebut.
