Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, mendapat sorotan akibat pengandalan dana pribadi dari mitra penyedia makanan pada awal implementasinya. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam penyaluran anggaran resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dapat digunakan setelah pemblokiran anggaran dibuka pada hari yang sama dengan peluncuran program.
Mitra penyedia makanan diharuskan mengeluarkan dana pribadi untuk menjalankan program selama dua minggu pertama sebelum mekanisme reimburse diterapkan oleh pemerintah. "Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra," jelas Kepala BGN, Dadan Hindayana. Ke depannya, pemerintah berupaya membuat proses penyaluran anggaran lebih efisien agar tidak membebani mitra di lapangan.
Beberapa fakta penting terkait kondisi ini meliputi:
Dana Pribadi Ditanggung Mitra: Pada fase awal, tidak ada dukungan dana yang tersedia bagi mitra penyedia makanan. Para mitra harus menginvestasikan dana pribadi mereka untuk produksi dan distribusi makanan.
Anggaran Baru Bisa Digunakan Mulai 6 Januari 2025: Penundaan penyaluran dana disebabkan oleh pembukaan blokir anggaran BGN yang terjadi bersamaan dengan peluncuran program. Meskipun proses reimburse telah diajukan, mitra tetap harus beroperasi dengan dana pribadi.
Peran 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): Hingga pertengahan Januari, sebanyak 238 SPPG telah beroperasi di 31 provinsi, melayani sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dadan berharap jumlah penerima manfaat dapat meningkat menjadi 3 juta pada April dan mencapai 6 juta pada Agustus 2025.
Target 3 Juta Penerima Manfaat di Tahap Pertama: Pada tahap pertama, dari Januari hingga April 2025, program MBG menargetkan 3 juta penerima manfaat. Target ini merupakan langkah awal dari rencana jangka panjang untuk menjangkau lebih banyak penerima di fase selanjutnya.
Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun untuk Percepatan: Untuk mempercepat target mencakup 82,9 juta penerima manfaat, Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun. Hal ini bertujuan agar distribusi makanan bergizi bisa dilakukan lebih cepat dari rencana awal.
- Program yang Sedang Dikembangkan untuk Efisiensi: Di masa depan, program MBG diharapkan dapat lebih efisien dengan skema transfer langsung ke rekening mitra penyedia. Dadan menegaskan bahwa langkah ini akan meringankan beban mitra serta mempercepat realisasi program di lapangan.
Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan gizi di masyarakat Indonesia. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan tepat sasaran, diharapkan program ini dapat mencapai target maksimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Optimisme pemerintah terlihat dari upaya cepat dalam penyediaan anggaran serta peningkatan mekanisme distribusi makanan.
