Muhammadiyah: Pejabat Publik Harus Dukung Efisiensi Anggaran!

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dengan target penghematan mencapai Rp 306 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan ini disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat, salah satunya oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai bahwa langkah ini sangat positif, namun menyatakan bahwa keberhasilan dari penghematan anggaran tersebut sangat ditentukan oleh kerelaan dan kesungguhan dari para pejabat publik untuk berhemat. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran yang baik tidak hanya perlu diterapkan tetapi juga harus didukung oleh regulasi yang matang dan pelaksanaan yang sistematis.

“Penghematan dan tidak ada pemborosan adalah langkah yang sangat positif dan konstruktif dari presiden. Tinggal bagaimana itu bisa dilaksanakan di dalam sistem pemerintahan secara sistematis, dengan regulasi yang juga disusun dengan matang, sekaligus diikuti oleh kerelaan para pejabat publik untuk bisa lebih hemat,” ungkap Haedar pada 13 Februari 2025.

Seiring penegasan tersebut, Muhammadiyah juga memberikan perhatian lebih kepada hasil dari efisiensi anggaran yang implementasinya harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Haedar berharap bahwa anggaran yang dihemat dapat digunakan secara efektif untuk membantu program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, Haedar mengungkapkan keprihatinan akan perlunya peningkatan pendapatan negara. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada agar pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan anggaran yang mencukupi.

Muhammadiyah percaya bahwa kebijakan penghematan anggaran tidak seharusnya terbatas pada pemangkasan belanja. Tambahan anggaran yang berasal dari peningkatan pendapatan sangat penting untuk mendukung berbagai sektor ekonomi. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam pandangannya, ada beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan dalam kebijakan efisiensi anggaran, yaitu:

1. Penerapan efisiensi harus melibatkan semua tingkat pemerintahan.
2. Regulasi yang mendukung perlu disusun untuk memastikan implementasi yang efektif.
3. Kerelaan pejabat publik untuk berhemat sangat penting dalam mewujudkan efisiensi.
4. Anggaran yang dihemat harus diarahkan pada program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.
5. Peningkatan sumber pendapatan negara perlu menjadi fokus agar pembangunan terus berlanjut.

Masyarakat juga diharapkan bisa berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan anggaran, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Muhammadiyah berkomitmen untuk terus mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk efisiensi anggaran yang pada akhirnya dapat memajukan bangsa ini.

Dengan berbagai tantangan yang ada, keberhasilan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sangat bergantung pada sinergi antara pejabat publik dan masyarakat. Inisiatif ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen kolektif untuk mencapai Indonesia yang lebih baik dalam aspek ekonomi dan sosial.