Pemerintah Indonesia sedang melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2025. Seiring dengan upaya perbaikan tersebut, banyak warga yang melaporkan bahwa nama mereka dicoret dari daftar penerima. Berbagai alasan menyertai pencoretan tersebut, mulai dari pemutakhiran data hingga perubahan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami penyebab dan solusi yang tersedia agar hak mereka sebagai penerima bansos tetap terjaga.
Salah satu penyebab utama yang mengakibatkan nama seseorang dicoret dari daftar penerima bansos adalah perubahan status sosial ekonomi. Pemerintah menetapkan bahwa individu atau keluarga yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau rentan miskin tidak akan lagi terdaftar sebagai penerima. Ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memastikan bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya.
Di samping itu, data yang tidak valid atau adanya anomali juga menjadi faktor pencoretan nama. Ketidaksesuaian antara Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) dan data kependudukan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) bisa berakibat fatal. Individu yang data-datanya tidak konsisten berisiko dicoret dari daftar penerima bansos.
Kriteria yang ditetapkan pemerintah juga memengaruhi status penerima. Misalnya, dalam program Keluarga Harapan (PKH), jika seorang penerima tidak lagi memiliki komponen yang disyaratkan—seperti anak yang sudah lulus sekolah—maka bantuan tersebut akan terhenti. Selain itu, jika alamat penerima tidak dapat ditemukan atau penerima sudah meninggal dunia, pencoretan juga akan dilakukan.
Ada alasan lain mengapa seseorang mungkin dicoret dari daftar, yaitu pilihan dari penerima itu sendiri untuk mengundurkan diri. Beberapa individu merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan bantuan dan memilih untuk keluar dari program.
Bagi masyarakat yang menghadapi masalah pencoretan namanya dari daftar penerima, ada sejumlah solusi yang dapat diambil untuk memastikan hak mereka diperjuangkan. Pertama-tama, penting untuk melakukan verifikasi data pribadi. Pastikan bahwa data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan alamat sudah tepat dan terdaftar dalam DTKS. Jika ditemukan kesalahan, segera laporkan ke DUKCAPIL untuk melakukan perbaikan.
Selanjutnya, para penerima dianjurkan untuk memeriksa status penerimaan bansos mereka. Ini dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id atau menggunakan aplikasi Cek Bansos. Melalui platform ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi akurat mengenai status mereka.
Jika nama Anda terlanjur dicoret, jangan panik. Anda bisa mengajukan usulan atau sanggahan. Mekanisme ini disediakan oleh pemerintah agar warga negara yang dirasa masih memenuhi kriteria sebagai penerima dapat mengajukan permohonan perbaikan. Informasi lengkap mengenai hal ini dapat diperoleh di kantor desa atau kelurahan setempat.
Terakhir, penting untuk mengikuti pembaruan data secara berkala. Pemerintah melakukan pembaruan data untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang dimiliki. Jika kondisi Anda berubah, beritahukan pihak berwenang agar data Anda tetap valid.
Dengan memahami penyebab nama dicoret dan melakukan langkah-langkah perbaikan, masyarakat dapat memastikan bahwa bantuan sosial yang ditujukan kepada mereka tidak terhambat. Penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi terkini akan menjadikan program ini lebih efektif dan berperan maksimal dalam membantu mereka yang membutuhkan.
