Sebuah surat protes keras yang ditandatangani oleh lima menteri luar negeri negara-negara Arab dan seorang pejabat senior Palestina telah dikirim kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Surat ini mencerminkan penolakan tegas terhadap rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza, yang dianggap sebagai langkah yang merugikan proses rekonstruksi kawasan tersebut.
Menurut laporan yang dikutip dari Axios, surat tersebut menegaskan pentingnya melibatkan warga Palestina dalam upaya rekonstruksi Gaza. Para pejabat pandai mengusulkan bahwa alih-alih memindahkan warga Palestina ke lokasi lain yang dianggap lebih aman, mereka harus diberikan kesempatan untuk kembali dan membangun kembali rumah dan kehidupan mereka yang hancur akibat konflik berkepanjangan.
Para menteri luar negeri yang terlibat dalam pengiriman surat ini adalah dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, dan Yordania. Bergabung dengan mereka adalah Hussein al-Sheikh, penasihat presiden Palestina. Surat ini muncul sebagai respons terhadap rencana yang diungkapkan oleh Presiden AS, Donald Trump, yang berencana untuk memindahkan warga Palestina ke tempat lain di luar Gaza.
Rencana pemindahan yang diusulkan oleh Trump muncul dalam konteks kekacauan yang diakibatkan oleh berbagai konflik di Gaza. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Trump mempertimbangkan pemindahan tersebut sebagai bagian dari upaya “membersihkan” Gaza, mengingat kerusakan yang parah yang dialami wilayah tersebut. Namun, pernyataan ini menuai kritikan tajam dari para menteri luar negeri Arab dan pejabat Palestina, yang mencemaskan implikasi dari rencana tersebut.
Menteri luar negeri Arab mengkhawatirkan bahwa pemindahan warga Palestina akan memperburuk situasi kemanusiaan, mengingat hampir seluruh penduduk Gaza saat ini masih dalam keadaan terpaksa mengungsi akibat perang. Proses rekonstruksi di Gaza pun sedang berlangsung, dengan harapan agar penduduk dapat kembali ke tanah kelahiran mereka.
Gencatan senjata saat ini juga memberi ruang untuk proses pembebasan sandera dan pertukaran tahanan, yang diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih stabil di kawasan tersebut. Namun, rencana pemindahan yang diusulkan oleh Trump berpotensi menjadi batu sandungan dalam proses rekonstruksi yang diharapkan.
Adanya surat protes ini menegaskan bahwa dukungan dari negara-negara Arab sangat penting dalam adopsi pendekatan yang konstruktif dan inklusif dalam menyelesaikan konflik di Gaza. Para menteri mengajak AS untuk ikut serta dalam mendukung solusi yang menghormati hak-hak rakyat Palestina alih-alih mengusulkan solusi yang hanya mengarah pada pemindahan dan pengabaian.
Kegelisahan yang diungkapkan dalam surat tersebut menandakan bahwa menteri luar negeri Arab menginginkan keterlibatan aktif dan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah AS terkait kebijakan yang berdampak pada stabilitas kawasan. Mereka menegaskan bahwa setiap langkah menuju perdamaian harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat Palestina yang selama ini terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
Surat ini juga mencerminkan harapan dari negara-negara Arab untuk menjaga keterlibatan diplomasi dalam menyelesaikan masalah ini, termasuk harapan agar masyarakat internasional dapat mendukung upaya rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza dengan cara yang menguntungkan bagi semua rakyatnya. Inisiatif ini menunjukkan betapa pentingnya dialog internasional dan kolaborasi antara negara-negara untuk mencapai hasil yang berkelanjutan bagi kawasan yang bergejolak ini.
