JAKARTA, Podme – Di tengah meningkatnya penggunaan internet global yang mencakup lebih dari 5,5 miliar orang, pembatasan akses internet di berbagai negara menjadi sorotan utama. Berdasarkan penelitian Comparitech, sejumlah negara, terutama di Asia, menerapkan kebijakan sensor yang ketat terhadap internet. Penilaian berdasarkan enam kriteria menempatkan sejumlah negara di peringkat teratas sebagai pelaku pembatasan internet paling signifikan, sementara Indonesia juga tidak ketinggalan dalam daftar ini.
Penelitian dari Comparitech menunjukkan adanya perbandingan antara negara-negara dalam melakukan pembatasan terhadap akses internet yang beragam, mulai dari torrenting, pornografi, media sosial, hingga aplikasi perpesanan. Tingkat pembatasan ini diukur dengan sistem poin, di mana semakin tinggi jumlah poin, semakin ketat pembatasan yang diterapkan negara tersebut.
Berikut adalah daftar negara dengan tingkat pembatasan internet terketat berdasarkan skor yang diberikan:
12 Poin: Korea Utara, China, dan Iran
Negara-negara ini berada di posisi teratas dengan skor maksimum, menunjukkan bahwa pengguna di ketiga negara ini tidak memiliki akses yang berarti terhadap media sosial Barat dan konten pornografi. Dalam konteks ini, media berita pun sangat disensor, dan hanya informasi yang disediakan oleh pemerintah yang dapat diakses. Untuk menggantikan aplikasi asing, mereka dituntut untuk menggunakan aplikasi lokal.11 Poin: Irak, Myanmar, Pakistan, Rusia, dan Turkmenistan
Negara-negara ini juga menerapkan pembatasan yang ketat. Iraq dan Myanmar dikenal telah melakukan pemblokiran media sosial selama masa ujian dan demonstrasi, sedangkan Rusia meningkatkan skornya berkat undang-undang baru terkait pembatasan internet. Meskipun Pakistan memiliki beberapa VPN yang tersedia, tetap saja pembatasan signifikan terjadi di negara tersebut.- 10 Poin: Mesir, Oman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab
Mesir mengalami penurunan dalam kebebasan internet meskipun memiliki populasi besar yang mengakses situs pornografi. Pengawasan ketat terhadap media sosial merupakan hal yang lumrah di negara-negara ini. Sementara itu, Arab Saudi dan UEA melakukan kontrol pada penggunaan VPN meskipun tidak sepenuhnya melarangnya.
Di dalam daftar ini, Indonesia menempati peringkat dengan skor 9, yang mencerminkan adanya pembatasan dalam mengakses torrenting, pornografi, serta media sosial. Untuk pemblokiran konten seperti pornografi, meskipun secara hukum ilegal, upaya untuk memblokir situs-situs tertentu tetap dilakukan. Selain itu, media sosial di Indonesia juga mengalami bentuk sensor yang tidak bisa diabaikan.
Sementara negara-negara dengan skor terendah dalam hal pembatasan internet seperti Kosta Rika, Republik Ceko, dan Swiss, menunjukkan bahwa kebebasan untuk mengakses informasi dan berpatisipasi di dunia maya tetap terjaga dengan baik.
Menurut laporan Comparitech, meskipun Indonesia memiliki akses internet yang luas dan populasi pengguna yang signifikan, kebijakan yang diterapkan menunjukkan ada kekhawatiran pemerintah terhadap konten yang dinilai berbahaya atau tidak sesuai. Masyarakat sering kali merasakan dampak dari kebijakan ini, terutama di kalangan pengguna media sosial yang mungkin dihukum karena mengunggah konten tertentu.
Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, tantangan dalam menjaga keamanan digital serta kebebasan berekspresi menjadi isu yang perlu dihadapi oleh pemerintah. Diskusi mengenai kebijakan internet harus terus berlanjut, seraya mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berbicara.
Melihat tren ini, penting bagi masyarakat internasional untuk mengawasi dan mendorong transparansi dalam kebijakan internet, sehingga hak untuk mengakses informasi dapat dijaga dengan baik. Indonesia, meskipun tidak berada di posisi teratas, tetap harus memperhatikan perkembangan ini dan menghormati hak-hak digital warganya.
