
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan agar lebih banyak lembaga jasa keuangan (LJK) bersedia bergabung menjadi bullion bank atau bank emas. Harapan tersebut muncul setelah PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) secara resmi diresmikan sebagai bank emas pertama di Indonesia. Peresmian tersebut dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025, dan menjadi tonggak bersejarah untuk pengembangan industri emas nasional.
Dalam keterangannya, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengungkapkan, “Di masa depan, kami berharap ada partisipasi dari lembaga lain selain Pegadaian dan BSI untuk mempercepat pembentukan ekosistem bulion.” Ismail menambahkan bahwa dukungan OJK terhadap operasionalisasi kegiatan usaha bulion merupakan bagian dari pengembangan sektor keuangan yang lebih luas.
Salah satu langkah konkret OJK dalam mendorong pertumbuhan sektor ini adalah dengan penerbitan Peraturan OJK (POJK) No. 17/2024 tentang Kegiatan Usaha Bulion. Peraturan ini membuka peluang bagi LJK yang memiliki fokus pada pembiayaan untuk ikut serta dalam menjalankan kegiatan usaha emas dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat perkembangan ekosistem bulion dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan adanya bank emas, OJK percaya bahwa sektor ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan cadangan emas terbesar keenam di dunia juga menjadi landasan penting dalam pengembangan ini. Ismail menjelaskan, “Kegiatan usaha bulion diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada impor emas serta mendukung program hilirisasi di sektor komoditas emas.”
Presiden Prabowo Subianto, dalam sambutannya pada acara peluncuran bank emas, menyebutkan bahwa layanan ini adalah langkah pertama untuk mencapai kemandirian ekonomi menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Ia menekankan pentingnya memiliki bank emas sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah.
Direktur Utama BSI Hery juga menegaskan bahwa potensi emas yang ada di masyarakat mencapai sekitar 1.800 ton. Pengembangan layanan bank emas ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi, seperti jual beli emas, menyimpan emas dengan skema custody, dan menggunakan emas sebagai jaminan untuk pembiayaan. “Ini adalah inisiatif yang luar biasa,” ungkapnya.
Seiring dengan peluncuran bank emas, OJK berharap langkah ini akan menginspirasi lembaga-lembaga lain untuk berpartisipasi aktif dalam ekosistem bulion. Dengan lebih banyak lembaga yang terlibat, OJK percaya bahwa pengembangan usaha bulion akan lebih terintegrasi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam konteks kebijakan ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
1. OJK mengharapkan partisipasi lembaga lain dalam usaha bulion.
2. Peraturan OJK No. 17/2024 memberikan peluang bagi LJK untuk terlibat dalam kegiatan usaha emas.
3. Bank emas diharapkan dapat mengurangi impor emas dan mendukung hilirisasi di sektor komoditas.
4. Potensi emas di Indonesia mendorong pengembangan ekosistem bulion yang lebih baik.
Dengan demikian, pengembangan bank emas bukan hanya sekadar membuka layanan baru, tetapi juga merupakan bagian dari strategi lebih besar untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan memperkuat perekonomian nasional. OJK terus berkomitmen untuk mendukung jalannya ekosistem ini agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.