Papua Nugini Uji Coba Blokir Facebook: Kenapa Ini Terjadi?

Pemerintah Papua Nugini baru-baru ini mengambil langkah signifikan dengan memblokir akses Facebook selama uji coba sementara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul di platform media sosial tersebut, termasuk penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, dan konten pornografi. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Papua Nugini menjelaskan bahwa tindakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan media sosial, yang semakin meningkat di negara tersebut.

Menteri Keamanan Dalam Negeri, Peter Tsiamalili, menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud mengekang kebebasan berbicara atau membatasi ekspresi warga negara. Menurutnya, penyebaran berita hoaks dan berbagai bentuk konten berbahaya lainnya yang tidak terkendali di Facebook sudah mencapai tahap yang memprihatinkan. “Kami tidak berusaha untuk menekan kebebasan berbicara atau membatasi warga kami untuk mengekspresikan pandangan mereka. Tapi penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi, eksploitasi anak, dan hasutan untuk melakukan kekerasan yang tidak terkendali di platform seperti Facebook tidak bisa diterima,” kata Tsiamalili, seperti yang dilaporkan oleh ABC News.

Langkah memblokir Facebook bukanlah hal baru bagi Papua Nugini, tetapi lebih pada tindakan tegas setelah sejumlah insiden telah terjadi yang berhubungan dengan informasi yang menyebar secara tidak bertanggung jawab di platform tersebut. Pemerintah mencatat bahwa banyak konten di Facebook telah berkontribusi pada ketidakstabilan sosial, termasuk serangkaian pembunuhan yang terjadi di kalangan anggota suku di negara itu.

Sebagai platform media sosial yang paling populer di Papua Nugini dengan sekitar 1,3 juta pengguna, Facebook menjadi arena di mana wacana publik berlangsung aktif. Pengguna sering memanfaatkan Facebook untuk membahas isu-isu politik dan sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, dengan popularitas tersebut juga datang tanggung jawab besar dari platform untuk mencegah penyebaran informasi yang merugikan.

Pemerintah Papua Nugini telah memperlihatkan ketidakpuasannya terhadap cara Facebook menangani masalah disinformasi dan konten berbahaya. Dalam konteks ini, mereka melakukan penyelidikan mengenai disinformasi media pada 2023 dan mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Facebook jika platform tidak segera memperbaiki standar kontennya. Meskipun Facebook telah dibekukan aksesnya, pemerintah setempat belum menerima suara atau respon resmi dari Meta, perusahaan induk Facebook.

Menarik untuk dicatat bahwa meski Facebook menjadi platform yang dominan, penggunaan media sosial lainnya seperti Instagram di Papua Nugini masih tergolong rendah, dengan hanya sekitar 106.000 pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa Facebook memiliki posisi unik yang mungkin sulit untuk digantikan dalam jangka pendek. Namun, keputusan untuk melakukan uji coba blokade ini bisa menjadi sinyal bagi pengguna media sosial di seluruh dunia mengenai bagaimana pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kuat untuk melindungi warganya dari risiko yang ditimbulkan oleh platform-platform tersebut.

Kebangkitan teknologi dan media sosial telah memberikan dorongan bagi banyak negara untuk lebih bijaksana dalam mengelola informasi yang beredar. Papua Nugini saat ini berada dalam posisi untuk mendorong diskusi tentang tanggung jawab digital dan dampak yang bisa terjadi jika platform media sosial tidak berperan aktif dalam menangani konten berbahaya. Uji coba ini bukan hanya langkah teknis, tetapi juga bisa menjadi pelajaran bagi negara-negara lain yang mengalami tantangan serupa dalam ekosistem digital mereka. Dengan demikian, keputusan Papua Nugini mungkin akan menjadi acuan dalam bagaimana pemerintah di seluruh dunia berupaya mengatur penggunaan media sosial demi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial.