Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyampaikan bahwa organisasi internasional tersebut berada dalam situasi krisis anggaran yang serius. Dalam pernyataannya, Guterres menyoroti bahwa masalah ini disebabkan oleh banyak negara anggota yang terlambat dalam membayar kontribusi keuangan mereka. "Setidaknya selama tujuh tahun terakhir, PBB mengalami krisis likuiditas karena banyak negara belum membayar kontribusi mereka secara penuh dan tepat waktu," jelasnya pada Rabu, 12 Maret 2025.
Laporan terbaru dari PBB menunjukkan bahwa hingga saat ini, hanya 75 dari 193 negara anggota yang memenuhi kewajiban keuangan mereka untuk tahun 2025. Akibatnya, total anggaran PBB menunggak lebih dari US$ 2,8 miliar, dan di dalam jumlah tersebut, AS berkontribusi utang sebesar US$ 1,5 miliar. Masalah ini jadi krusial karena berdampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai program kemanusiaan dan inisiatif pembangunan yang sangat diperlukan di seluruh dunia.
Beberapa poin penting yang patut dicatat terkait krisis anggaran PBB ini meliputi:
Ketidakpastian Global: Guterres menekankan bahwa situasi ini semakin memperburuk ketidakpastian global. Ia menyebutkan bahwa, "PBB belum pernah begitu dibutuhkan seperti sekarang. Anggaran PBB bukan sekadar angka di neraca, tetapi berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup jutaan orang di seluruh dunia."
Dampak Kebijakan AS: Krisis ini juga diperparah oleh kebijakan terbaru pemerintah Amerika Serikat yang menghentikan hampir semua bantuan kemanusiaan asing. Kebijakan ini berdampak langsung pada pendanaan untuk program-program yang dikelola oleh PBB, sehingga menggugah kekhawatiran terkait jaringan bantuan global.
Penarikan Dukungan: Banyak pihak berspekulasi bahwa Presiden AS, Donald Trump, akan terus mengurangi sumbangan keuangan ke PBB. Pada bulan Februari 2025, ia bahkan menarik AS dari beberapa badan PBB dan mengumumkan peninjauan dana organisasi tersebut, menyoroti penilaian bahwa PBB belum dikelola dengan baik.
Pengaruh terhadap Program Kemanusiaan: Situasi ini jelas mempengaruhi berbagai program kemanusiaan yang dijalankan oleh PBB. Dengan krisis anggaran, banyak proyek yang seharusnya memberikan dukungan vital bagi negara-negara terbelakang dan daerah konflik terancam tidak dapat terlaksana.
- Tindakan yang Diperlukan: Untuk mengatasi krisis ini, negara-negara anggota perlu segera memenuhi kewajiban keuangan mereka. Kegagalan untuk berkontribusi tidak hanya mengancam keberlangsungan PBB itu sendiri, tetapi juga berpotensi menambah beban bagi masyarakat yang sudah dalam kondisi sulit.
Dengan situasi yang kian mendesak ini, masa depan PBB tergantung pada komitmen negara-negara anggotanya untuk menegakkan tanggung jawab mereka dan memastikan pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan misi mulia organisasi tersebut. PBB harus mampu mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk terus menjadi kekuatan stabilisasi di dunia dalam menghadapi tantangan yang kian kompleks.
