Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, kini hanya menunggu sentuhan akhir. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) optimis bahwa proyek ini akan rampung pada akhir kuartal I 2025. Dalam sebuah rapat kerja yang dilakukan dengan Komisi I DPR, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemenkomdigi, Mira Tayyiba, mengungkapkan bahwa progres pembangunan PDN sudah mencapai 99,74 persen pada Desember 2024.
“Saat ini, kami hanya menyisakan 0,26 persen pengerjaan, yang mencakup konfigurasi perangkat. Setelah tahap ini, kami akan melakukan audit keamanan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” ungkap Mira. Setelah audit selesai, PDN di Cikarang akan dirilis secara terbatas, menandai langkah penting dalam pengembangan infrastruktur digital Indonesia.
Kemenkomdigi juga mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp280 miliar untuk menyelesaikan proyek ini. Anggaran tersebut diusulkan melalui pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN). Keberadaan tambahan anggaran ini dianggap penting untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan pusat data, terutama mengingat kebutuhan untuk menghadapi perkembangan teknologi, termasuk potensi dari aplikasi kecerdasan buatan (AI) di masa mendatang.
Selanjutnya, Mira menekankan perlunya cadangan PDN sebagai langkah preventif. Menurutnya, dengan wilayah yang luas, diperlukan sistem yang dapat mengantisipasi risiko serta meningkatkan daya dukung operasional. “Kami perlu sistem yang redundant, backup, dan enhancing power untuk keperluan tersebut,” jelasnya.
Kemenkomdigi juga tengah menjaga fleksibilitas dalam pembiayaan proyek tersebut. Dengan pembatalan rencana pembangunan PDN di Batam, Kemenkomdigi membuka peluang untuk menggunakan mekanisme pembiayaan alternatif, termasuk kerja sama antar-pemerintah dan skema kerja sama pemerintah dengan swasta. “Kami terbuka untuk berbagai peluang, termasuk G2G loan dan investasi swasta, yang dapat membantu menyiapkan investasi terlebih dahulu tanpa harus mengeluarkan anggaran di awal,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Kemenkomdigi, Ismail, menegaskan pentingnya alternatif pembiayaan untuk menjaga kelangsungan operasional layanan publik yang krusial. Dalam konteks ini, Kemenkomdigi sedang mencari izin penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta memaksimalkan potensi PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) dalam pengelolaan telekomunikasi dan informatika.
Ia juga berharap dukungan dari Komisi I DPR untuk menyetujui tambahan anggaran tersebut, termasuk alokasi dana PHLN sebesar Rp280 miliar untuk proyek PDN. Sejalan dengan itu, Ismail menyampaikan perihal restrukturisasi anggaran 2025, di mana pagu anggaran mengalami penyesuaian menjadi Rp3,84 triliun dari sebelumnya yang mencapai Rp4,49 triliun.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait pembangunan PDN Cikarang:
1. Progres pembangunan PDN mencapai 99,74 persen per Desember 2024.
2. Pengerjaan tersisa hanya 0,26 persen yang mencakup konfigurasi perangkat, dilanjutkan dengan audit keamanan oleh BSSN.
3. Kemenkomdigi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp280 miliar untuk penyelesaian proyek.
4. Mekanisme pembiayaan alternatif sedang dipertimbangkan melalui kerja sama antar-pemerintah dan swasta.
5. Pentingnya cadangan PDN untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan pusat data.
Dengan adanya dukungan penuh dari DPR dan rencana matang dari Kemenkomdigi, diharapkan PDN Cikarang dapat segera beroperasi dan menjadi bagian vital dalam pengembangan digital di Indonesia. Seiring dengan terlaksananya proyek ini, langkah besar menuju penguatan infrastruktur digital nasional semakin dekat, memberikan harapan akan peningkatan layanan publik dan daya saing di era digital.
