Pemerintah Gelar Lelang Frekuensi, Regulasi Harus Tepat Sasaran!

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi tantangan besar dalam adopsi teknologi digital dan mendorong pemerataan kemajuan di seluruh wilayah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menggelar lelang untuk frekuensi teknologi, khususnya dalam pengadaan jaringan internet yang lebih merata. Namun, pelaksanaan program lelang ini menuai berbagai polemik, terutama karena regulasi yang ada dianggap belum memadai.

Acara diskusi bertajuk "Lelang Frekuensi, Untuk Siapa?" yang diadakan di Jakarta pada 24 Februari 2025, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar, kalangan dunia usaha, dan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Diskusi ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai aspek regulasi dalam lelang frekuensi, guna memastikan bahwa kepentingan masyarakat benar-benar terakomodasi.

Salah satu narasumber, Kamilow Sagala, yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa, menekankan pentingnya regulasi dalam lelang frekuensi. Ia mengakui bahwa peraturan yang baik harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus mempertimbangkan dinamika persaingan usaha yang semakin terbuka. "Aspek regulasi menjadi hal yang sangat krusial," ujarnya.

Pasar digital Indonesia menunjukkan potensi yang sangat luas. Dengan meningkatnya akses terhadap teknologi, akan muncul berbagai bentuk usaha baru yang berkontribusi pada perekonomian digital nasional. Dalam konteks ini, pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban penyedia layanan sangat diperlukan, terutama mengenai kualitas layanan dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Denny Setiawan, Direktur Strategi dan Kebijakan Infradig Komdigi, menjelaskan bahwa salah satu target utama pemerintah dalam lelang teknologi ini adalah memastikan harga paket internet dapat dijangkau oleh masyarakat di seluruh tanah air. Ia mengusulkan bahwa kisaran harga yang diharapkan untuk koneksi internet 100 Mbps adalah antara Rp100.000 hingga Rp150.000. “Untuk mencapai target ini, pemerintah harus melakukan upaya besar dalam melakukan lelang yang bersih dan transparan,” ungkap Denny.

Tetapi, tantangan besar tidak hanya terletak pada perencanaan, melainkan juga pada implementasi. Kamilow Sagala menekankan bahwa niat baik pemerintah harus diiringi dengan pelaksanaan yang cermat agar hasil yang diharapkan benar-benar terwujud. Jika implementasi tidak dikelola dengan baik, maka hasilnya bisa jauh dari harapan yang diinginkan.

Regulasi yang baik mutlak diperlukan untuk menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam lelang bertanggung jawab dan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi. Dalam hal ini, Komdigi sebagai badan pengawas diharapkan dapat memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembicaraan tersebut, beberapa poin penting yang perlu dicatat adalah:

1. Pentingnya Regulasi: Peraturan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dan mengatur persaingan usaha sangat penting untuk keberhasilan lelang frekuensi.

2. Target Harga Internet: Pemerintah menargetkan harga paket internet yang terjangkau, dengan kecepatan yang memadai, guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Pelaksanaan yang Transparan: Lelang perlu dilakukan secara bersih dan transparan untuk menghindari penyelewengan dan memastikan bahwa masyarakat mendapat manfaat.

4. Keberlanjutan Program: Implementasi yang cermat adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak merasa diuntungkan dan hak-hak masyarakat tidak diabaikan.

Diskusi ini berlanjut dengan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor teknologi digital, termasuk Taufik Ariyanto dari KPPU dan Sigit Puspito Wigati Jarot dari Mastel, yang membawa perspektif tambahan mengenai bagaimana lelang frekuensi dapat disusun dengan lebih baik untuk kepentingan bersama. Penekanan pada kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan teknologi yang inklusif.