Pemerintah Setop Penyaluran Bansos Beras, Simak Alasannya!

Jakarta – Badan Pangan Nasional telah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras dan program beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP). Kebijakan ini diambil guna menjaga stabilitas harga gabah di pasaran, terutama menjelang periode panen raya yang diperkirakan akan segera berlangsung. Kebijakan ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI pada 4 Februari 2025.

Alasan utama di balik penangguhan ini adalah untuk mencegah terjadinya penurunan harga gabah. Arief menjelaskan, "Dalam dua bulan ini, untuk SPHP dan bantuan pangan itu sementara ditiadakan. Karena kalau kita terus membanjiri pasar, maka harga gabah tidak akan naik-naik." Saat ini, harga gabah di beberapa daerah masih berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Oleh karena itu, penundaan penyaluran ini diharapkan dapat membantu menjaga kesejahteraan para petani yang sangat bergantung pada harga gabah.

Langkah ini tidak hanya fokus pada aspek hulu (produksi) tetapi juga mencakup hilir (distribusi). Dalam upaya untuk menyeimbangkan kondisi di kedua sisi tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga agar tetap dalam koridor yang wajar. "Inflasi kita terbaik dari tahun 1956, di sisi lain kita harus meningkatkan kesejahteraan petani," ungkap Arief.

Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, mengkonfirmasi bahwa penyaluran bansos pangan serta beras SPHP untuk enam bulan ke depan telah ditunda. Bulog juga memiliki tugas strategis untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton selama masa panen raya, sebagai upaya menjamin ketersediaan pasokan di pasar.

Pemerintah sebelumnya telah merencanakan untuk menyalurkan bantuan pangan beras dan SPHP selama enam bulan di 2025, seperti yang dinyatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional dalam keterangan tertulisnya pada akhir Desember 2024. Arief menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah merestui program ini dan penyaluran bansos diharapkan dapat menjangkau 16 juta penerima bantuan pangan.

Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait penangguhan penyaluran bansos beras:

1. Menghindari Penurunan Harga Gabah: Penyaluran bansos dihentikan untuk menjaga harga gabah di pasar tetap stabil menjelang panen raya.

2. Waktu Penundaan: Kebijakan ini berlaku selama dua bulan ke depan sambil menunggu kondisi pasar yang lebih baik.

3. Target Penyerapan Beras: Bulog ditugaskan untuk menyerap 3 juta ton beras selama masa panen raya.

4. Struktur Penerima Bantuan: Penerima bantuan terutama berasal dari kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, termasuk perempuan kepala keluarga yang miskin dan lanjut usia.

5. Keseimbangan Ekonomi: Penangguhan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara produsen (petani) dan konsumen dalam konteks stabilitas harga pangan.

Melalui kebijakan ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada kesejahteraan petani sekaligus memastikan stabilitas harga di pasaran. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi petani dalam menghadapi tantangan di sektor pertanian, sambil tetap memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyesuaian dalam pengelolaan bansos beras ini menjadi salah satu dari sekian banyak upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.