Pemerintahan Trump telah mengumumkan langkah kontroversial dengan merencanakan pemangkasan pegawai di Departemen Pendidikan Amerika Serikat sebanyak hampir 50%. Sebanyak 2.100 pegawai akan terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) ini, yang dijadwalkan mulai 21 Maret. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk mengecilkan ukuran pemerintah federal, sebuah langkah yang menuai kritik tajam dan dukungan dari berbagai kalangan.
Departemen Pendidikan, yang didirikan pada tahun 1979, memainkan peran penting dalam mengawasi pendanaan sekolah, pengelolaan pinjaman mahasiswa, serta program-program bantuan bagi siswa berpenghasilan rendah. Meskipun banyak orang menganggap departemen ini bertanggung jawab terhadap pengoperasian sekolah dan penetapan kurikulum, sebenarnya tugas tersebut berada di tangan pemerintah negara bagian dan distrik lokal. Di sisi lain, sekitar 13% dari total pendanaan untuk sekolah dasar dan menengah berasal dari pemerintah federal, sementara sisanya ditanggung oleh pemerintah negara bagian dan lokal.
Dalam pernyataan resminya, Menteri Pendidikan AS, Linda McMahon, menyatakan bahwa pemangkasan tenaga kerja ini bertujuan untuk “melayani siswa, orangtua, pendidik, dan pembayar pajak dengan lebih baik.” Departemen ini sebelumnya memiliki 4.133 pegawai, dan setelah pemangkasan, jumlah pegawai akan berkurang menjadi 2.183. Meskipun banyak pegawai yang terkena PHK, mereka yang diikutsertakan tetap akan menerima gaji dan tunjangan hingga 9 Juni, di samping paket pesangon sesuai masa kerja.
Namun, langkah ini tak lepas dari kritik. Serikat Pekerja American Federation of Teachers (AFT) mengecam kebijakan ini sebagai serangan terhadap kesempatan pendidikan. Randi Weingarten, presiden AFT, menyatakan bahwa pemangkasan pegawai ini akan melumpuhkan lembaga dan mengganggu program pendidikan federal di seluruh negeri. Ia menegaskan perlunya tanggapan dari Kongres dan pengadilan terhadap kebijakan ini.
Pemangkasan pegawai ini merupakan bagian dari rencana Trump untuk menghapus Departemen Pendidikan, sebuah gagasan yang telah didukung oleh beberapa kalangan konservatif sejak lama. Meskipun rencana ini menginginkan penghematan yang signifikan, langkah tersebut memerlukan persetujuan Kongres untuk terwujud. Kaum konservatif cenderung mendukung desentralisasi pendidikan, mendorong agar lebih banyak wewenang diberikan kepada pemerintah daerah.
Di sisi lain, Trump juga menghadapi tantangan terkait kebijakan-kebijakan yang dianggap memiliki agenda “woke.” Pasalnya, banyak orang menilai Departemen Pendidikan saat ini mendorong doktrinasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai konservatif. Dalam pandangannya, Trump menuduh departemen ini mengajarkan materi yang dianggap tidak pantas kepada anak-anak terkait ras, seksualitas, dan politik.
Isu ideologis seputar pemangkasan pegawai ini tidak hanya berkisar pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada visi pendidikan di Amerika Serikat. Diskusi mengenai pengurangan pegawai ini telah dibarengi dengan rencana Trump untuk menandatangani perintah eksekutif yang dapat menghapus Departemen Pendidikan. Namun, langkah itu masih memerlukan pertimbangan politik yang matang, mengingat adanya tantangan hukum dan kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari Kongres.
Dengan latar belakang ini, perdebatan mengenai pemangkasan Departemen Pendidikan mencerminkan ketegangan yang lebih besar dalam politik Amerika, terutama di bidang pendidikan. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pegawai yang terancam kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada jutaan pelajar dan keluarga yang bergantung pada program-program pendidikan federal yang dapat terpengaruh oleh pengurangan anggaran dan staf di departemen ini. Ini adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian lebih lanjut dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan di Amerika Serikat.
