Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, baru-baru ini mengecam tindakan deportasi lebih dari 200 migran Venezuela ke penjara di El Salvador, yang ia sebut sebagai “penculikan.” Pemimpin Venezuela ini menegaskan bahwa mereka yang dideportasi bukanlah criminal dan menyerukan agar mereka dikembalikan ke tanah air mereka. Bantahan Maduro ini menjadi sorotan, mengingat deportasi tersebut terjadi dalam kerangka kesepakatan antara pemerintah Amerika Serikat dan El Salvador.
Dalam pernyataannya, Maduro mencurahkan kecamannya kepada Presiden El Salvador, Nayib Bukele, yang terlibat langsung dalam kesepakatan dengan pemerintah AS. Ia menekankan bahwa para migran tersebut, termasuk anak-anak, tidak melakukan kesalahan di AS dan mempertanyakan keabsahan tindakan pemerintah dalam memperlakukan mereka sebagai kriminal. “Nayib Bukele seharusnya tidak menjadi kaki tangan dalam penculikan ini, karena anak-anak kami tidak melakukan kejahatan apa pun di Amerika Serikat,” ujarnya kepada para pendukungnya.
Lebih lanjut, Maduro mengungkapkan bahwa para migran tersebut tidak memiliki hak untuk mempertahankan diri, tidak diadili secara adil, dan dipaksa naik pesawat tanpa peringatan. “Mereka ditipu, diborgol, dimasukkan ke dalam pesawat, diculik, dan dikirim ke kamp konsentrasi di El Salvador,” tambahnya dengan nada marah. Gambar-gambar dan liputan media yang menunjukkan deportasi ini telah memicu kemarahan di dalam negeri, terutama di kalangan keluarga para migran yang merasa terdzolimi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, deportasi ini menurut pihak AS dilakukan di bawah undang-undang yang dimungkinkan oleh pemerintahan Trump dengan klaim bahwa para migran tersebut terlibat dalam geng kriminal Tren de Aragua. Meskipun demikian, bukti yang menegaskan keterlibatan individual tersebut belum dipublikasikan oleh Gedung Putih atau pihak imigrasi AS. Sebagian migran yang dideportasi, seperti Daniel Simancas Rodríguez, mengaku tidak memiliki hubungan dengan geng tersebut. Ia menyatakan bahwa kontaknya dengan pihak berwenang hanya disebabkan oleh tato dan asal daerahnya dari Maracay.
Tindakan deportasi ini direspons dengan protes besar di Caracas. Ribuan warga mencurahkan dukungan mereka kepada keluarga para korban deportasi. Banyak di antara mereka mengaku mengenal anggota keluarga mereka yang dideportasi, serta menuntut agar pemerintah El Salvador segera memulangkan mereka. Maduro tidak ragu merayakan dukungan rakyatnya dan berjanji akan meminta pemulangan warga Venezuela yang dideportasi secara resmi kepada pemerintah El Salvador melalui dokumen yang akan dilengkapi dengan jutaan tanda tangan.
Dalam latar belakang fakta ini, permintaan Maduro juga mencerminkan keprihatinan mengenai kondisi di penjara-penjara El Salvador, yang dikenal dengan sistem peradilan yang keras dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan. Jumat lalu, Trump melakukan tindakan yang dinilai kontroversial dengan menyatakan AS menghadapi “invasi” migran. Ia menyebut mereka yang dideportasi sebagai “kelompok pria jahat,” meski banyak pihak mempertanyakan validitas klaim tersebut.
Dari data yang ada, deportasi ini tidak hanya melibatkan migran Venezuela, tetapi juga beberapa warga El Salvador lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama antara kedua negara dalam menanggulangi isu imigrasi dan keamanan. Namun, keputusan ini justru menambah ketegangan hubungan antara AS dan Venezuela, yang sudah tegang selama bertahun-tahun.
Dukungan rakyat Venezuela kepada keluarga yang dideportasi menunjukkan adanya rasa solidaritas kuat di tengah situasi yang penuh tantangan. Dengan langkah-langkah yang ditempuh Maduro, tampak bahwa upaya pemulangan migran Venezuela akan terus berlanjut, meskipun harus melewati berbagai rintangan diplomatik dan sosial. Selain itu, perhatian terhadap isu ini dari masyarakat internasional dan organisasi hak asasi manusia juga diharapkan dapat memberikan tekanan yang lebih terhadap kebijakan tersebut demi keadilan bagi para migran.
