Peringatan Darurat berlambang Garuda Pancasila kembali menjadi sorotan di jagat media sosial. Fenomena ini muncul beberapa hari setelah acara peringatan 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan tampilan baru berwarna merah menyala. Masyarakat pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang munculnya alarm ini?
Peringatan Darurat kali ini tidak lain adalah bentuk penolakan dari berbagai lapisan masyarakat terhadap pemangkasan dana pendidikan yang baru saja diumumkan oleh pemerintah. Sejak Rabu (12/2/2025) malam hingga Kamis (13/2/2025) siang, unggahan dengan simbol Peringatan Darurat berwarna merah berhasil menyita perhatian publik. Di balik warna mencolok ini tersimpan protes terhadap kebijakan pemangkasan sebesar Rp8,03 triliun, yang mengurangi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) dari Rp15,3 triliun menjadi Rp7,27 triliun.
Pemangkasan anggaran ini tertuang dalam surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan pada 24 Januari 2025, dan didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Keputusan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama ketika diketahui bahwa sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan. Banyak yang berpendapat bahwa keputusan tersebut berpotensi merugikan masa depan pendidikan di Indonesia.
Reaksi masyarakat terhadap keputusan pemangkasan anggaran ini cukup kuat. Media sosial menjadi arena bagi mereka untuk menyuarakan ketidakpuasan. Beragam cuitan berisi ajakan untuk menolak pemangkasan dana pendidikan berseliweran, dengan banyak warganet mengunggah gambar Peringatan Darurat berwarna merah. Salah satu pengguna Twitter dengan akunnya @cloudnskye bahkan menggugah momen yang mendukung gerakan ini, dengan tagar ajakan “Tolak pemangkasan dana pendidikan!”
Salah satu isu hangat yang diangkat terkait pemangkasan ini adalah Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang memang menjadi andalan bagi banyak mahasiswa kurang mampu. Jika program ini terancam dihentikan, tidak sedikit mahasiswa yang berisiko tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. “Gue sedih karena liat anak-anak orang lain yang masih susah buat sekolah. Ditambah lagi dana pendidikan (akan) dipangkas, ya Allah miris,” tulis salah satu warganet yang mengecam keputusan pemerintah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pun tidak tinggal diam menghadapi isu ini. Dalam pernyataannya di depan Komisi X DPR, ia menjelaskan bahwa awalnya kementeriannya memperoleh anggaran sebesar Rp 33,55 triliun. Setelah melalui berbagai pertimbangan, anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp 26,27 triliun, jauh dari kebutuhan sebenarnya dalam sektor pendidikan yang sangat penting bagi perkembangan sumber daya manusia di negeri ini.
Tentu, angka tersebut menuai protes. Banyak yang merasa bahwa pengurangan anggaran ini akan berdampak buruk pada kualitas pendidikan yang sudah jauh dari kata memadai. Di tengah seruan untuk efisiensi, masyarakat menilai pendidikan adalah sektor yang harus diprioritaskan, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh generasi muda Indonesia untuk masa depan bangsa.
Dalam suasana seperti ini, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Peringatan Darurat yang sedang trending ini semoga menjadi alarm bagi semua pihak, terutama bagi pengambil kebijakan, bahwa suara masyarakat harus didengar dan dipertimbangkan dengan bijaksana. Dalam banyak hal, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan, apalagi dengan adanya tantangan global yang semakin kompleks.
Dengan situasi yang berkembang, pantas untuk terus memantau respon pemerintah terhadap desakan masyarakat ini serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi dampak dari pemangkasan anggaran pendidikan yang telah dilakukan.
