Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) mengambil sikap tegas menolak wacana merelokasi dua juta penduduk Gaza ke Indonesia, sebuah rencana yang muncul dari tim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sekretaris Umum PP Persis, Haris Muslim, menegaskan bahwa relokasi tersebut bukanlah langkah kemanusiaan, melainkan strategi untuk mengusir warga Gaza dari tanah kelahiran mereka.
Dalam pernyataannya, Haris menyebutkan bahwa upaya itu merupakan modus yang disusun oleh Amerika Serikat, seolah-olah negara tersebut bertindak sebagai pahlawan atau penyelamat. "Padahal semua itu intinya adalah modus. Agar warga Palestina dan Gaza keluar dari tanah-tanah kelahiran mereka," ungkapnya. Haris menyoroti bahwa tindakan ini tidak hanya merugikan warga Gaza, tetapi juga membuka peluang bagi Israel untuk melakukan okupasi.
Berikut adalah beberapa poin penting yang diungkapkan oleh PP Persis terkait isu ini:
Identitas dan Tanah: Pengusiran warga Gaza akan menghilangkan keberadaan mereka di tanah asal, dan yang lebih mengkhawatirkan, membuka celah bagi Israel untuk melakukan penyelesaian lebih lanjut terhadap tanah-tanah tersebut.
Sikap Pemerintah Indonesia: PP Persis mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia, khususnya pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, yang dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai relokasi warga Palestina ke Indonesia. "Persis sangat mendukung sikap tegas wamenlu tersebut," tambah Haris.
- Dukungan terhadap Palestina: Haris menekankan komitmen PP Persis untuk terus mendukung kemerdekaan rakyat Palestina serta mendukung pengembalian mereka ke tanah asal. "Persis sangat istiqomah mendukung kemerdekaan rakyat Palestina," jelasnya.
Tanggapan ini muncul di tengah konflik berkepanjangan yang melanda wilayah Gaza, di mana banyak warga sipil yang menjadi korban akibat serangan militer. Sementara itu, wacana relokasi penduduk Gaza ke negara lain selalu menjadi perdebatan panas, di mana banyak pihak melihatnya sebagai solusi yang tidak manusiawi.
Dalam kerangka lebih luas, wacana ini juga merujuk kepada hubungan internasional yang lebih kompleks, dengan mengambil contoh ketegangan antara AS dan negara-negara di Timur Tengah. Menurut pandangan PP Persis, relokasi ini hanya akan menambah penderitaan dan ketidakadilan bagi rakyat Palestina, yang sudah lama menderita akibat konflik dan penjajahan.
Haris Muslim juga mempertanyakan logika di balik relokasi tersebut: "Kalau warga Gaza direlokasi ke Indonesia, lalu siapa yang akan menempati Gaza?" Pertanyaan ini menjadi sorotan, mengingat bahwa tindakan tersebut berpotensi untuk menciptakan kekosongan yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain, yang bisa merugikan hak-hak rakyat Palestina.
Dari perspektif kemanusiaan, aksi merelokasi warga Gaza dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi. Dengan adanya penolakan ini, diharapkan masyarakat internasional dan lembaga-lembaga terkait bisa lebih sadar akan situasi yang dihadapi oleh warga Gaza.
Dengan turunnya sikap resmi dari PP Persis, dukungan terhadap Palestina semakin menguat. Hal ini merupakan sebagian kecil dari langkah aktif masyarakat dan organisasi yang peduli akan nasib rakyat yang terjepit oleh konflik tersebut. Keberanian untuk berbicara dan menolak hal-hal yang dianggap tidak adil adalah salah satu cara untuk menunjukkan solidaritas kepada mereka yang membutuhkan dukungan, terutama dalam situasi yang sangat rumit ini. Keputusan untuk tetap menolak relokasi tersebut menjadi sinyal bahwa suara rakyat Palestina harus didengar dan hak mereka untuk kembali ke tanah kelahiran tidak boleh diabaikan.
