PKB Desak Usut Teror ke Kantor Tempo: Tanpa Pers, Demokrasi Terancam!

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengeluarkan pernyataan tegas terkait teror yang dialami oleh Kantor Tempo baru-baru ini, dengan menyerukan kepada pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut. Dalam pernyataan resmi, Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana, menegaskan bahwa tanpa kebebasan pers, demokrasi Indonesia akan mengalami penurunan yang signifikan.

“Kebebasan pers adalah harga mati bagi demokrasi kita. Penting bagi kita untuk melindungi suara rakyat dan memastikan informasi yang diterima masyarakat adalah bebas dan akurat. Tanpa kebebasan pers, kita tidak dapat mencapai keseimbangan dalam jalannya pemerintahan,” ujarnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Minggu (23/3/2025).

Nadya menjelaskan bahwa kebebasan pers berfungsi tidak hanya sebagai sumber informasi yang kredibel bagi publik, tetapi juga sebagai alat pengawasan terhadap eksekutif dan legislatif. “Kami mengecam segala bentuk kekerasan, ancaman, atau teror terhadap jurnalis, yang merupakan cermin dari ketidakmampuan beberapa pihak untuk menerima kritik. Ini adalah ancaman langsung terhadap kebebasan pers dan demokrasi itu sendiri,” tambahnya.

Insiden teror yang menimpa Tempo dipandang sebagai sinyal bahaya bagi keseluruhan ekosistem pers di Indonesia. PKB menegaskan, pentingnya melindungi wartawan dan jurnalis agar mereka dapat menjalankan tugas mereka tanpa merasa terancam. Nadya menekankan bahwa keberanian jurnalis untuk mengungkap kebenaran adalah vital bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang objektif dan tepat waktu.

Lebih lanjut, PKB menyerukan kepada pemerintah untuk bertindak cepat dalam mengatasi isu ini. “Negara harus hadir memberikan rasa aman untuk semua warga negara. Rasa aman adalah prasyarat bagi stabilitas sosial. Situasi yang diliputi rasa takut dapat merugikan kepercayaan investor terhadap pemerintah, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, PKB mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder untuk bersatu dalam menjaga kebebasan pers di Indonesia. “Kami tidak akan berhenti memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur dan berkualitas. Semua pihak harus berperan aktif dalam membangun iklim kebebasan pers yang konduktif,” tambah Nadya.

Pernyataan tegas dari PKB ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang keadaan kebebasan pers di Indonesia, terutama di era yang semakin rumit ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah jurnalis menghadapi tantangan berat seperti intimidasi dan ancaman, yang kerap kali timbul dalam konteks peliputan isu-isu sensitif.

Situasi ini menggarisbawahi perlunya dialog yang konstruktif antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan di mana kebebasan berbicara dan pers dapat berkembang tanpa hambatan. PKB, sebagai salah satu partai politik di Indonesia, berkomitmen untuk terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak ini. Mereka percaya bahwa sebagai sumber informasi, pers memiliki peran penting dalam pendidikan publik serta dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Kejadian teror terhadap media, termasuk yang menimpa Kantor Tempo, menuntut reaksi cepat dari pihak berwenang. Adanya pengusutan yang mendalam dan transparan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pers dan memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga sebagai salah satu pilar utama yang menopang demokrasi di Indonesia. PKB mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan kebebasan pers guna memastikan masa depan demokrasi yang lebih baik.