PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) telah mengadakan audiensi dengan Keuskupan Agung Ende pada hari Sabtu, 15 Maret 2023. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas prospek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko yang terletak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Audiensi ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat pembangunan pembangkit energi bersih di Pulau Flores, seiring dengan visi pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah tersebut.
Rombongan yang hadir dalam audiensi ini dipimpin oleh Direktur Panas Bumi dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Gigih Udi Atmo, serta Executive Vice President Manajemen Panas Bumi PT PLN, John Y.S. Rembet. Selain itu, dihadiri pula oleh pejabat daerah seperti Wakil Bupati Kabupaten Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu, Wakil Bupati Kabupaten Ende, Dominikus Minggu Mere, dan pihak terkait dari PT PLN dan perusahaan pengelola geothermal.
Audiensi ini diterima langsung oleh Bapa Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden SVD, beserta kuria Keuskupan dan perwakilan imam terkait. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mengeksplorasi aspirasi masyarakat yang berada di sekitar Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang nantinya akan terkena dampak dari pembangunan fasilitas ini. Diharapkan melalui dialog ini, semua pihak dapat mencapai kesepakatan guna memastikan pembangunan berjalan lancar dan menguntungkan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gigih Udi Atmo memberikan ucapan terima kasih kepada Uskup Agung Ende atas ruang dialog yang diberikan. Ia menegaskan bahwa tujuan pembangunan panas bumi adalah untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui Undang-Undang Panas Bumi, diharapkan sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada penyediaan energi listrik, tetapi juga untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal seperti pengeringan hasil pertanian, serta pariwisata.
Sementara itu, General Manager PLN UIP Nusra, Yasir, mengungkapkan kekhawatiran akan ketergantungan Flores terhadap energi fosil. Saat ini, pembangkit listrik di Pulau Flores masih mengandalkan batu bara dan bahan bakar minyak yang harus didatangkan dari luar pulau, yang tentunya tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan PLTP Mataloko dan lokasi lainnya sangat diperlukan untuk memastikan pasokan listrik yang handal dan ramah lingkungan.
Yasir menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2014, pembangunan pembangkit listrik dari panas bumi bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi dan kemandirian. Penggunaan energi yang berasal dari sumber lokal seperti panas bumi diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan memberikan pasokan energi yang kontinuier dan andal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam konteks proyek ini, PLN UIP Nusra juga akan melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat di desa-desa yang terkena dampak pembangunan. Yasir menekankan bahwa setiap proyek infrastruktur kelistrikan yang diinisiasi oleh PLN akan selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan menjaga keseimbangan lingkungan—prinsip yang diyakini akan membawa manfaat jangka panjang.
Sebagai respons terhadap pemaparan PLN, pihak Keuskupan Agung Ende mengindikasikan bahwa mereka akan mengadakan rapat internal dengan Kuria dan komisi terkait untuk membahas poin-poin penting yang timbul dari audiensi. Mereka menekankan pentingnya pendekatan berbasis mekanisme keputusan yang memahami kepentingan dan budaya lokal.
Fokus perhatian Keuskupan dalam pengembangan PLTP Mataloko, Sokoria, dan Nage yakni keberlanjutan sektor pertanian yang terkait dengan budaya lokal, ketersediaan air, serta masalah keterbatasan lahan yang berpotensi mempengaruhi masyarakat. PLN UIP Nusra berharap, pertemuan ini menjadi awal yang positif dalam mempererat komunikasi dan kerjasama dengan Keuskupan Agung Ende serta membuka ruang diskusi yang lebih produktif di masa mendatang.