Jakarta – Dalam sebuah acara di Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025), Presiden Prabowo Subianto memberikan respons tegas terkait isu manipulasi bahan bakar minyak (BBM) dan kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina. Isu ini mencuat menyusul temuan adanya praktik pengoplosan bahan bakar, terutama tuduhan mengenai perubahan kualitas BBM dari Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92). Prabowo menyatakan bahwa masalah ini sudah mendapat perhatian serius dari pemerintah dan akan segera ditangani.
"Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat," tegas Prabowo, menegaskan komitmennya untuk memastikan integritas sektor energi dan tata kelola minyak di Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi isu yang dapat merugikan masyarakat serta menciptakan ketidakadilan dalam distribusi energi.
Menurut Prabowo, pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan aturan dalam pengelolaan sumber daya minyak nasional. Ia menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik. "Kami akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam industri ini beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambahnya.
Komitmen Prabowo tersebut didukung oleh pernyataan dari PT Pertamina (Persero) melalui Wakil Presiden Corporate Communication, Fadjar Djoko Santoso. Dalam penjelasannya, Fadjar menegaskan bahwa kualitas BBM yang beredar di masyarakat sepenuhnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan. "Kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya ya Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite," jelas Fadjar. Ia menambahkan bahwa informasi yang beredar mengenai pengoplosan merupakan disinformasi belaka.
Kondisi ini telah memicu respons dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat yang berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah untuk menanggulangi praktik korupsi dan manipulasi di sektor energi. Beberapa poin penting mengenai respons Prabowo dan Pertamina adalah sebagai berikut:
Penanganan Masalah Serius: Prabowo menyatakan bahwa isu BBM oplosan merupakan masalah serius yang sudah menjadi perhatian pemerintah.
Komitmen Membela Rakyat: Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan bertindak untuk membela kepentingan rakyat dan menjaga keadilan dalam akses terhadap energi.
Ketegasan PT Pertamina: Fadjar Djoko Santoso dari Pertamina menegaskan bahwa bahan bakar yang beredar di masyarakat tidak oplosan, melainkan sesuai standar yang ditetapkan.
Respons Terhadap Disinformasi: Pernyataan kedua pejabat ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang bisa membingungkan publik dan mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap kualitas BBM.
- Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas: Baik Prabowo maupun Pertamina sepakat bahwa transparansi adalah kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.
Isu pengoplosan BBM ini tentunya membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak semakin meluas dan menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga pengawasan yang independen dan tegas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan di sektor energi berlangsung adil dan transparan.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan PT Pertamina, diharapkan masyarakat dapat merasakan kepastian dan kejelasan mengenai kualitas bahan bakar yang digunakan, serta meyakini bahwa setiap keputusan yang diambil adalah demi kepentingan bersama.
